Pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui sinkronisasi data bansos di 88 kabupaten/kota prioritas demi mencapai target nol persen pada 12 Mei 2026. (Bakom)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.
Baca Juga: Cegah Bansos Salah Sasaran, Pemerintah Perkuat Digitalisasi Data
Cak Imin memaparkan kepada awak media bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
"Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem," ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026.
Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Menko PM Ungkap Strategi Pemerintah Capai Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2026
Selain penguatan integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat.
"Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
