MenLH Jumhur: Mangrove Adalah “Akar Negeri” yang Harus Dijaga Bersama

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai fondasi keberlanjutan lingkungan Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Acara Pemutara film dokumenter Menjaga Akar Negeri: Mangrove Indonesia untuk Dunia dan peluncuran program KELANA (Kenali Lingkungan Bareng Anak Muda) di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam sambutannya, Jumhur mengatakan mangrove bukan sekadar tanaman pesisir, melainkan simbol ketangguhan Indonesia yang memiliki peran penting bagi ekologi dan kehidupan masyarakat.

“Hadirin sekalian, pernahkah kita sejenak merenung mengapa judul dari dokumenter mangrove menggunakan frasa 'Menjaga Akar Negeri'? Agar mangrove bukan sekadar bagian dari tanaman, ia adalah struktur yang unik. Ia mencengkeram lumpur di tengah pasang surut, ia menjaga garis pantai dari abrasi, dan ia menyediakan perlindungan bagi kehidupan di bawahnya,” ujar Jumhur.

Baca Juga: Pertamina Gandeng BGN Kembangkan Bahan Bakar Pesawat Ramah Lingkungan dari Minyak Jelantah

Menurut dia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan mangrove dunia karena memiliki kawasan mangrove terbesar.

“Indonesia memiliki 3,45 juta hektar mangrove yang tersebar di 37 provinsi, atau 23% mangrove dunia. Angka ini adalah sebuah kehormatan, namun di sisi lain ia adalah beban tanggung jawab moral kita kepada dunia,” katanya.

Ia menjelaskan mangrove memiliki manfaat ekologis sekaligus sosial-ekonomi. Selain menjadi pengendali abrasi dan penyimpan karbon, kawasan mangrove juga menopang produktivitas perikanan dan menjadi sarana edukasi hingga wisata.

Jumhur menuturkan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen hukum dan data untuk mendukung perlindungan mangrove secara berkelanjutan. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

“Melalui Keputusan Menteri LHK/Kepala BPLH Nomor 3438 Tahun 2021, kita telah menetapkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021 sebagai rujukan data spasial tunggal. Artinya, tidak boleh ada lagi perbedaan data. Kita tahu di mana mangrove kita, bagaimana kondisinya, dan di mana kita harus menanam,” ucapnya.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat Lundirkan Program KELANA (NTVnews)

Ia juga menyebut pemerintah tengah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional sebagai peta jalan pengelolaan mangrove selama 30 tahun ke depan.

Meski demikian, Jumhur menegaskan kebijakan tidak akan cukup tanpa dukungan masyarakat dan generasi muda di lapangan.

“Dokumen-dokumen ini adalah instrumen teknis, namun kebijakan secanggih apa pun tidak akan pernah cukup jika tidak memiliki napas di lapangan. Napas itu adalah dukungan dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian,” katanya.

Baca Juga: Honda Tutup Pabrik dan Setop Produksi Sejumlah Model di China, Penjualan April 2026 Ambles 48%

Di akhir sambutannya, Jumhur berharap film dokumenter dan program KELANA dapat membangkitkan kesadaran generasi muda untuk menjaga lingkungan hidup.

“Mari kita bergerak bersama, menjaga akar negeri adalah menjaga masa depan dunia,” tuturnya.