Wamenhaj Dahnil Anzar Akui Ada 'Kartel' dalam Pengelolaan Haji

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak tak memungkiri bahwa ada 'kartel haji' dalam pengelolaan haji di Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen untuk melawan 'kartel haji' yang mengakar secara sistematis di Indonesia, terutama yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari total anggaran pengelolaan haji sebesar Rp18,2 Triliun.

Struktur pengawasan ini diperkuat secara organik oleh mantan penyidik KPK (sekitar 13 orang) dan pihak Kejaksaan yang melekat langsung dalam mengawasi setiap proses pengadaan barang dan jasa di Arab Saudi.

Hal ini dijabarkan saat wawancara khusus Wamenhaj Dahnil Anzar dengan NTV di program DPO (Dari Pulomas).

"Itu pekerjaan tidak mudah, apalagi yang kami lawan itu 'kartel'. Saya berulang kali menggunakan kartel haji itu yang eksis di Indonesia, dan itu ada," tutur Dahnil Anzar Simanjuntak dalam wawancara khusus di program DPO NTV, dikutip Minggu, 17 Mei 2026.

Mengetahui adanya kelompok kartel haji, pihak Kemenhaj mengaku seringkali mendapat protes dan teguran dari kelompok pemuka agama.

"Dan saya selalu diprotes oleh kelompok agama terutama para ulama, kenapa sih menggunakan istilah kartel? Karena kartel itu kan jelek konotasinya, lah memang faktanya ada kartel haji dan kita tidak ragu untuk mengungkap fakta itu," sambungnya.

Menindaklanjuti adanya dugaan kartel haji, pihak Kemenhaj berupaya untuk membersihkan seluruh bentuk praktik ilegal yang menghambat ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

"Ketika saya mengungkapkan fakta ada kartel haji, saya ingin di sektor perhajian sesuai dengan perintah presiden Prabowo itu membersihkan praktik-praktik itu harus dikelola dengan cara yang jujur, walaupun caranya gak mudah," sahutnya.

Dalam hal ini, Dahnil Anzar menyebutkan jika selama ia menjabat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, ia selalu mendapatkan banyak godaan dari oknum-oknum untuk menyelewengkan dana haji dengan jumlah yang sangat fantastis. Namun sayangnya, godaan tersebut bisa ia tepis dengan tetap melakukan pembenahan di instansi.

"Pak menteri dan saya banyak berulangkali mendapatkan godaan dalam tanda kutip, misal yang dikelola oleh kementerian haji untuk penyelenggaraan ibadah haji itu total Rp18,2 triliun. Dan potensi transaksi potensi kebocoran pengelolaan tersebut itu besar sekali, misal kebocoran di pengadaan hotel, pengadaan konsumsi, dan dari temuan sebelumnya banyak sekali,"

"Kamu berangkat dari temuan sebelumnya oleh BPK atau KPK, itu bisa jadi masukan buat kami untuk melakukan pembenahan kementerian haji dan umrah," pungkasnya.