Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Forum Nasional Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengecam dan mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dan menangkap sejumlah jurnalis serta aktivis Indonesia yang tengah menuju Gaza, Palestina.
Menurut Idrus, tindakan Israel tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan militer Israel sudah tidak lagi menghormati nilai-nilai kemanusiaan, hukum internasional, maupun seruan dunia internasional untuk menghentikan kekerasan di Gaza.
"Israel sama sekali sudah tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan. Bahkan suara dunia internasional pun sudah tidak mereka hiraukan lagi,” kata Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Idrus menilai pencegatan kapal bantuan sipil di perairan internasional merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara moral maupun hukum internasional. Ia menyebut Israel kini tidak hanya menyerang rakyat Palestina, tetapi juga berusaha membungkam gerakan solidaritas global yang terus tumbuh dari berbagai negara.
"Ini bukan sekadar pelanggaran kemanusiaan. Ini adalah tindakan represif terhadap gerakan kemanusiaan dunia. Israel sudah kehilangan nurani kemanusiaan,” ujar Idrus.
Baca Juga: Istana Dorong Kemlu Tempuh Jalur Diplomasi untuk Bebaskan WNI yang Ditangkap Israel
Dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut terdapat sedikitnya sembilan warga negara Indonesia yang terdiri dari jurnalis, pewarta foto, dan aktivis kemanusiaan. Mereka antara lain jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng, jurnalis TV Tempo Andre Prasetyo Nugroho, pewarta foto Republika sekaligus anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Thoudy Badai, jurnalis iNews Heru Rahendro, aktivis kemanusiaan Andi Angga Prasadewa dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI)-Rumah Zakat, serta pegiat kemanusiaan Maimon Herawati yang aktif dalam jaringan Global Sumud Flotilla.
Selain itu, sejumlah relawan Indonesia lainnya juga dilaporkan bergabung dalam armada solidaritas internasional tersebut yang membawa bantuan medis dan logistik kemanusiaan untuk warga Gaza.
Idrus menegaskan, penangkapan terhadap jurnalis dan relawan sipil justru akan memperbesar gelombang solidaritas internasional terhadap Palestina dan memperkuat tekanan dunia terhadap Israel.
"“Penangkapan jurnalis dan relawan sipil di laut internasional memperlihatkan ketakutan Israel terhadap suara kemanusiaan dunia. Semakin ditekan, solidaritas internasional terhadap Palestina justru akan semakin besar,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (NTVnews)
Ia juga meminta dunia internasional tidak hanya berhenti pada kecaman diplomatik semata. Menurut Idrus, diperlukan langkah konkret melalui mekanisme hukum internasional terhadap tindakan Israel yang menahan relawan kemanusiaan dan jurnalis internasional.
"Kita tidak boleh diam ketika misi kemanusiaan dihadang kekuatan militer. Dunia internasional harus mengambil langkah hukum yang tegas terhadap Israel atas tindakan penahanan relawan sipil dan jurnalis internasional,” ujar Idrus.
Dalam keterangannya, Idrus turut menyoroti pentingnya pendekatan diplomasi kemanusiaan dan diplomasi keagamaan atau religious diplomacy dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Ia menyebut pendekatan tersebut mulai terlihat dalam kebijakan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto terkait isu Palestina dan Gaza.
"Kami mencermati bahwa politik luar negeri yang dilakukan Pak Prabowo dalam menghadapi persoalan Palestina dan Gaza lebih diwarnai oleh humanitarian diplomacy dan religious diplomacy,” kata Idrus.
Menurut dia, pendekatan diplomasi berbasis nilai kemanusiaan dan agama menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia yang perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, lanjut Idrus, Indonesia memiliki kekuatan moral dan soft power yang sangat besar dalam membangun jalur diplomasi nonformal atau second track diplomacy di tingkat internasional.
"Indonesia memiliki kewibawaan spiritual dan sekaligus moral kemanusiaan yang kuat,” tegas Idrus.
Ia menilai, di tengah kebuntuan diplomasi formal yang kerap kandas akibat veto politik dan kepentingan geopolitik negara-negara besar, Indonesia justru memiliki peluang untuk memainkan peran moral yang lebih besar dalam mendorong perdamaian dunia.
Berangkat dari posisi tersebut, Idrus mendorong Presiden Prabowo sebagai Pemimpin Dunia Islam agar lebih aktif menggerakkan second track diplomacy berbasis diplomasi keagamaan dan diplomasi kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan internasional, termasuk konflik Gaza dan penahanan relawan kemanusiaan di perairan internasional.
“Hari ini saatnya pemerintah menginspirasi dunia, saatnya mewarnai diplomasi dunia ke depan. Kita menggerakkan diplomasi keagamaan dan diplomasi kemanusiaan,” ujarnya.
Menurut Idrus, ketika sembilan warga negara Indonesia ditangkap saat menjalankan misi kemanusiaan, seluruh elemen bangsa harus bersatu mendukung langkah diplomasi Indonesia agar suara moral dan solidaritas kemanusiaan lintas agama dapat menjadi kekuatan baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kita mendorong Presiden Prabowo untuk mewarnai dunia dengan second track diplomacy yang bergerak menggalang solidaritas kemanusiaan lintas agama, dan menjadikan suara moral Islam Indonesia sebagai arus balik atas narasi yang selama ini dikuasai negara-negara yang melindungi Israel,” kata Idrus.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat armada kemanusiaan internasional tersebut di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.
Kemlu RI juga mendesak Israel segera membebaskan seluruh awak kapal dan menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
Idrus pun meminta pemerintah terus mengambil langkah konkret dan terukur agar seluruh WNI yang ditahan Israel segera dibebaskan.
"Pemerintah Indonesia harus hadir melindungi seluruh warga negaranya. Jangan biarkan para aktifis relawan dan jurnalis kemanusiaan ditahan terlalu lama,” tutup Idrus.
Anggota Majelis Penasehat Organisasi (MPO) IKA PMII, Idrus Marham (Istimewa)