Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengumumkan hasil investigasi kasus tabrakan KRL Commuter Line dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat yang menewaskan 16 orang.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Saiful Huda, Kemenhub harus menyampaikan hasil investigasinya dalam rapat kerja bersama komisinya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. Sebab, pada pekan lalu mereka berhalangan hadir karena belum memiliki hasil investigasi.
"Rapat yang tertunda sebelumnya harus diganti dengan raker hari ini, harus lebih progresif," ujar Huda.
Menurut dia, Kemenhub harus siap untuk menjelaskan apa yang sudah dan akan dilakukan dalam memperbaiki layanan transportasi kereta api nasional setelah kecelakaan maut di Bekasi, pada Senin, 27 April 2026 malam.
Huda mengatakan, hasil investigasi kecelakaan kereta itu tak harus disampaikan secara menyeluruh. Yang utama, yaitu penjelasan awal mengapa tabrakan terjadi.
"Kita betul-betul sangat berharap raker ini sudah memberi gambaran awal dari temuan-temuan KNKT," tuturnya.
Huda pun mengaku bakal menagih komitmen Kementerian Perhubungan untuk menertibkan perlintasan sebidang yang sering memicu kecelakaan, karena itu merupakan instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
"Pak Presiden sudah memberikan ruang fiskal cukup besar, Rp 4 triliun. Artinya ini bisa dipercepat," tandasnya.
Proses evakuasi korban kecelakaan KRL yang bertabrakan dengan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. (ANTARA/Siti Nurhaliza/aa)