Ilustrasi - Warga mengangkut drum di kawasan permukiman semipermanen Muara Angke, Jakarta Utara. ((Antara))
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mempercepat program penataan kawasan permukiman kumuh di ibu kota. Sepanjang periode 2018 hingga 2025, anggaran sebesar Rp1,9 triliun telah dikucurkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian warga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan rata-rata alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh mencapai sekitar Rp200 miliar setiap tahun.
"Sehingga, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran Rp200 miliar," ucapnya, Jumat, 22 Mei 2026.
Baca Juga: Pemprov DKI Targetkan 50 RW Kumuh Ditangani pada 2027
Menurut Kelik, program penataan kawasan kumuh yang dilakukan secara konsisten mulai menunjukkan hasil signifikan.
Berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta turun drastis dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW.
Penurunan sebesar 52,58 persen tersebut menjadi salah satu capaian penting dalam upaya memperbaiki kualitas permukiman warga di ibu kota.
Baca Juga: Pramono Sebut RW Kumuh Terbanyak di Jakbar dan Jakut
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama adalah Tambora, yang dinilai memiliki kompleksitas permukiman cukup tinggi dan membutuhkan penanganan terukur.
Meski demikian, Kelik memastikan saat ini sudah tidak ada lagi RW dengan kategori kumuh berat di Jakarta. Kategori kawasan kumuh yang masih tersisa hanya berada pada tingkat kumuh sedang, ringan, hingga sangat ringan.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan program penataan kawasan kumuh akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang. Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 RW kumuh dapat ditangani hingga tahun depan melalui program peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur permukiman.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
