Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (depan, tengah) memberikan keterangan kepada media usai peluncuran aplikasi Reviu MBG di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada tahun 2026 dengan melakukan penyesuaian pola distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski terdapat perubahan mekanisme penyaluran, BGN memastikan manfaat yang diterima ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik tidak mengalami pengurangan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menjelaskan, efisiensi dilakukan dengan mengurangi distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Menurut dia, kebijakan tersebut menyesuaikan aktivitas belajar siswa di sekolah sehingga penyaluran makanan hanya dilakukan saat kegiatan belajar berlangsung.
"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Dengan pola baru tersebut, makanan tidak lagi diberikan saat siswa libur atau mengikuti kegiatan di luar sekolah," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menegaskan, perubahan skema distribusi tidak mempengaruhi nominal manfaat yang diterima masyarakat. BGN tetap mempertahankan nilai bantuan sebesar Rp10 ribu per porsi untuk wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Sementara itu, besaran bantuan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan disesuaikan dengan tingkat harga bahan pokok di masing-masing wilayah.
Selain itu, BGN juga menghentikan skema bundling atau pemberian paket makanan untuk beberapa hari sekaligus saat terdapat hari libur sekolah di tengah pekan. Kebijakan tersebut disebut sebagai salah satu bentuk penerapan efisiensi anggaran tanpa memangkas kualitas layanan program.
Baca Juga: Pemerintah Evaluasi MBG, Anggaran Rp268 Triliun 2026 Ditargetkan Terserap Optimal
"Nah, sekarang sudah tidak lagi, ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran," ujar dia.
Di sisi lain, BGN menilai Program MBG tetap memberikan dampak besar terhadap pergerakan ekonomi daerah. Hingga kini tercatat sebanyak 27.757 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 62,5 juta orang.
Program MBG juga menyerap anggaran operasional sekitar Rp942 miliar setiap hari. Dari total tersebut, sekitar Rp128,9 miliar dialokasikan untuk honor bagi sekitar 1,28 juta relawan dan tenaga kerja SPPG. Selain itu, Rp58,7 miliar digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional seperti pembelian air mineral, alat tulis kantor, alat pelindung diri, listrik, air, transportasi, hingga kebutuhan kebersihan.
Baca Juga: BGN Tegaskan Keterbukaan dan Terus Perbaiki Pelaksanaan Program MBG
Anggaran program turut menggerakkan rantai pasok pangan daerah melalui kerja sama dengan pedagang beras, ikan, ayam, telur, sayuran, buah-buahan, koperasi, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta berbagai pemasok lokal lainnya.
BGN juga mengungkapkan sekitar Rp166,5 miliar per hari digunakan untuk pengembalian investasi mitra yayasan yang membangun fasilitas SPPG sekaligus menyediakan perlengkapan operasional penunjang program.
"Ini bukan keuntungan, saat ini bukan keuntungan. Ini pengembalian investasi per hari yang diberikan sampai batas waktu tertentu," ucap Sony.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
