Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji dalam kegiatan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Kabupaten Bogor - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menetapkan 15 kabupaten dan kota sebagai daerah percontohan dalam penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Program tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi di berbagai daerah.
Menurut Wihaji, pemerintah pusat mengundang 15 pemerintah daerah tersebut untuk memperkuat sinergi pelaksanaan PJPK bersama pemerintah daerah.
"Hari ini kami mengundang 15 kabupaten/kota dalam rangka sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yakni Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk menata agar ke depan masing-masing kabupaten/kota semakin baik," kata Wihaji di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2026.
Ia menjelaskan, daerah-daerah tersebut dipilih sebagai proyek percontohan dalam penerapan sekitar 30 indikator prioritas pembangunan kependudukan. Nantinya, hasil implementasi di wilayah tersebut diharapkan menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: Mendukbangga Luncurkan Buku PJPK 2025-2029
Ke-15 daerah itu terdiri atas Kota Balikpapan, Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar.
Selain itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengikuti kegiatan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait PJPK, kapitalisasi bonus demografi, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang digelar selama lima hari di Cibinong.
Wihaji mengatakan, penyusunan PJPK bertujuan agar setiap pemerintah daerah memiliki arah pembangunan kependudukan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
"Misalnya jumlah penduduk sekian, maka yang dikerjakan adalah A, B, C. Biar nanti dalam mendesain di masing-masing kabupaten/kota ini semakin baik," ujarnya.
Baca Juga: Wihaji Dorong Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Lulusan Berkebutuhan Khusus
Ia menilai penerapan 30 indikator tersebut akan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mulai dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pendapatan per kapita. Selain itu, Indeks Pembangunan Keluarga juga diharapkan ikut meningkat.
"Kalau mereka mengerjakan 30 indikator itu, maka nanti secara otomatis IPM-nya naik, angka harapan hidupnya naik, angka lama sekolahnya naik, kemudian Indeks Pembangunan Keluarganya juga naik," kata Wihaji.
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam kegiatan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2026. (Antara)
Wihaji mengakui pembangunan kependudukan memiliki tantangan karena hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan seperti pembangunan infrastruktur fisik.
"Kita ini, dalam tanda petik, manusia yang kita bangun supaya lebih berkualitas, tambah sehat, pendidikannya semakin tinggi. Jadi salah satu tantangannya adalah kita perlu menjelaskan secara utuh," ujarnya.
Selain meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan kependudukan dalam jangka menengah dan panjang, dukungan pendanaan juga menjadi tantangan yang harus diatasi.
Untuk mendukung pelaksanaan PJPK di daerah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggandeng Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri.
"Kami juga kerja sama dengan Kemendagri untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah apabila mengerjakan indikator yang kita sampaikan kepada Kemendagri," kata Wihaji.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
