Jelang Hari Raya Kurban, DPR Ingatkan Bahaya Penyakit Ternak

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan akan bahaya penyakit ternak. Ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, menjelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 2026.

Menurut dia, saat ini terdapat ancaman penyakit ternak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

"Pengawasan tata niaga hewan kurban tidak boleh longgar demi menjaga kepercayaan dan kesehatan masyarakat," ujar Daniel, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia turut meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat pengawasan terpadu terhadap lalu lintas dan perdagangan hewan kurban. Pengawasan itu termasuk pemeriksaan kesehatan ternak di titik distribusi, pasar hewan, lokasi penjualan sementara, sampai rumah potong hewan.

"Pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif saja melalui dokumen kesehatan ternak, tetapi perlu berbasis pemeriksaan lapangan yang aktif dan terukur. Pengawasan jangan asal-asalan karena bisa merugikan masyarakat," tuturnya.

Ia juga menilai penting evaluasi terhadap kesiapan dinas peternakan daerah dalam menghadapi lonjakan distribusi hewan kurban nasional.

Daniel menilai ancaman penyakit ternak memperlihatkan lemahnya pengawasan distribusi ternak. "Ancaman PMK dan LSD berdampak luas terhadap kesehatan hewan nasional dan stabilitas ekonomi peternak rakyat. Maka antisipasi harus betul-betul serius dilakukan," jelas dia.

Daniel juga menyoroti rendahnya literasi masyarakat mengenai indikator kesehatan hewan kurban. Pemerintah melalui dinas dan instansi terkait dinilai perlu memperluas edukasi publik mengenai ciri hewan sehat, keaslian sertifikat kesehatan ternak, serta pentingnya membeli hewan kurban dari tempat penjualan yang berada di bawah pengawasan resmi.

Ia menegaskan, DPR akan memastikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam tata niaga hewan kurban tidak berhenti pada respons musiman saat momen Idul Adha semata.

"Tentunya hal tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi lebih besar terhadap tata kelola peternakan, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen agar masyarakat memperoleh hewan kurban yang sehat, layak, dan sesuai prinsip syariat maupun standar kesehatan nasional," tandas Daniel.