Prabowo Akui Komunikasi Program Pemerintah Belum Optimal, Respons Sorotan Media Asing soal MBG dan Koperasi Desa

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah media internasional terhadap program unggulan pemerintahannya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Prabowo, salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah saat ini adalah penyampaian informasi kepada publik mengenai berbagai kebijakan yang sedang dijalankan.

Dalam wawancara khusus dengan media Prancis Atlantico, Prabowo mengakui komunikasi pemerintah terkait agenda transformasi yang sedang berlangsung masih perlu ditingkatkan.

“Saya harus mengakui bahwa kami seharusnya bisa berkomunikasi lebih baik tentang apa yang sedang kami lakukan di Indonesia,” ujar Prabowo, dikutip Senin, 8 Juni 2026.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai perubahan besar di sejumlah sektor. Salah satu kebijakan yang sedang dipersiapkan adalah sistem ekspor satu pintu yang bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola perdagangan nasional.

Menurut Prabowo, transformasi kebijakan berskala besar membutuhkan koordinasi yang intensif di antara para menteri dan lembaga terkait agar pelaksanaannya berjalan sesuai target.

“Perubahan berskala besar seperti ini membutuhkan pengawasan yang ketat. Saya mengadakan pertemuan dengan para menteri hampir terus-menerus untuk mengoordinasikan program-program ini,” kata dia.

Pernyataan tersebut muncul setelah media internasional The Economist menyoroti dua program utama pemerintahan Prabowo, yakni MBG dan pembentukan 80 ribu koperasi desa. Dalam laporannya, media tersebut memperkirakan kedua program itu dapat menyerap anggaran hingga sekitar 10 persen dari total belanja negara.

Baca Juga: Istana Bantah Chatib Basri Gantikan Purbaya jadi Menkeu

The Economist menilai besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan program-program tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. Bahkan sebelum meningkatnya ketegangan geopolitik global dan dampaknya terhadap pasar energi, pengeluaran dalam skala tersebut dinilai telah mengandung risiko terhadap stabilitas keuangan negara.

“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.

Artikel itu juga menyebut pemerintah menghadapi sejumlah pilihan sulit dalam menjaga keseimbangan fiskal. Opsi yang disebut antara lain memangkas program prioritas, mengurangi subsidi energi, atau memperlebar defisit anggaran melebihi batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama ini menjadi acuan kebijakan fiskal.

Namun demikian, masing-masing pilihan dinilai memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Pengurangan program unggulan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah, sementara penyesuaian harga energi dikhawatirkan memicu gejolak di masyarakat.

Selain menyoroti kebijakan fiskal, The Economist juga mengulas respons pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Media tersebut menyebut sebagian investor mulai mencermati arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo, terutama terkait peningkatan kebutuhan pembiayaan negara.

Dalam artikelnya, The Economist menulis bahwa biaya pembayaran bunga utang pemerintah mengalami kenaikan dan sejumlah lembaga pemeringkat kredit disebut mulai mempertimbangkan evaluasi terhadap peringkat Indonesia.

“Di bawah pemerintahan Prabowo, modal asing sebesar US$6 miliar telah keluar dan rupiah melemah 11 persen terhadap dolar, hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah,” tulis artikel itu.

Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai program strategis yang dijalankan bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo juga menekankan bahwa berbagai kebijakan yang tengah diterapkan membutuhkan pengawasan ketat serta koordinasi berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi Indonesia.