Kodam Udayana Bantah Tudingan Intimidasi dan Penggusuran dalam Polemik KDMP di Ende

Ntvnews.id, Denpasar - Kodam IX/Udayana membantah berbagai tudingan yang menyebut adanya intimidasi terhadap warga, penggusuran paksa, hingga perusakan fasilitas sekolah oleh anggota TNI AD dalam polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Amrizal Nasution, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan tindakan represif oleh personel TNI tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Tidak terdapat tindakan intimidasi, kekerasan fisik, maupun upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian," katanya.

Menurut Amrizal, persoalan bermula saat proses mobilisasi alat berat berupa ekskavator menuju lokasi pembangunan KDMP yang berada di lahan hibah masyarakat di belakang SDN Neowula. Kondisi akses jalan desa yang sempit menjadi kendala utama dalam proses tersebut.

"Akses jalan desa yang sempit serta adanya struktur penyangga atap sekolah yang berada pada jalur manuver alat berat menyebabkan dilakukan penyesuaian teknis di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan, penyesuaian yang dilakukan berupa pemotongan sebagian tiang penyangga yang berada di area akses jalan agar alat berat dapat melintas. Langkah tersebut, menurutnya, telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah untuk menghindari kerusakan pada bangunan utama sekolah.

Keterangan serupa disampaikan Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa. Ia menyebut akses yang digunakan memang berimpitan dengan bangunan sekolah sehingga diperlukan penyesuaian teknis yang bersifat sementara dan akan diperbaiki kembali setelah proses mobilisasi alat berat selesai dilakukan.

Baca Juga: KDMP Diharapkan Berjalan Transparan-Akuntabel

Terkait kehadiran Babinsa di lokasi, Amrizal menegaskan bahwa Sertu Hermin berada di area tersebut atas permintaan pemerintah desa. Kehadirannya bertujuan membantu pengamanan sekaligus memediasi warga agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Kodam IX/Udayana juga membantah berbagai narasi yang berkembang mengenai adanya penggusuran paksa maupun tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Menurut pihaknya, seluruh proses dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat desa.

Sebagai langkah untuk meredam polemik, aktivitas pembangunan KDMP di lokasi tersebut untuk sementara waktu dihentikan. Keputusan itu diambil guna memberikan ruang bagi proses dialog dan mediasi antara seluruh pihak yang terlibat.

Selain penghentian sementara kegiatan pembangunan, pihak terkait juga telah melakukan perbaikan terhadap tiang yang sebelumnya mengalami penyesuaian teknis. Area galian dirapikan kembali dan alat berat yang sempat berada di lokasi telah dikeluarkan guna menghindari munculnya kesalahpahaman baru di masyarakat.

Baca Juga: TNI Klarifikasi Isu Pembongkaran SD di NTT untuk KDMP, Tegaskan Hanya Penyesuaian Akses Alat Berat

Saat ini, Kodim 1602/Ende terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak kecamatan, serta Dinas Pendidikan setempat untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama dan menjaga kelancaran pembangunan di wilayah tersebut.

Kodam IX/Udayana turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah proses pembangunan.

"Kami berkomitmen menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa demi kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Amrizal.

(Sumber: Antara)