Inflasi Myanmar Tembus 24,6 Persen, Krisis Energi dan Konflik Berkepanjangan Kian Menekan Warga

Ntvnews.id, Jakarta - Myanmar menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat setelah tingkat inflasi tahunan negara itu melonjak hingga mendekati 25 persen. Kenaikan harga yang tajam dipicu oleh terganggunya pasokan energi akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang memperparah dampak perang saudara berkepanjangan di negara Asia Tenggara tersebut.

Dalam laporan Myanmar Economic Monitor yang dirilis Bank Dunia pada Selasa, 16 Juni 2026, inflasi tahunan Myanmar tercatat mencapai 24,6 persen pada April 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan inflasi sebesar 21,1 persen yang tercatat pada akhir Maret.

Bank Dunia menyebut lonjakan harga energi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi. Situasi ini semakin diperburuk oleh kondisi ekonomi domestik yang masih tertekan sejak kudeta militer pada Februari 2021.

Seiring memburuknya kondisi ekonomi, Bank Dunia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Myanmar untuk tahun fiskal 2026-2027. Pertumbuhan ekonomi kini diperkirakan hanya mencapai 2 persen, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 3 persen.

Myanmar hingga kini masih dilanda konflik bersenjata yang pecah setelah militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil. Ketidakstabilan politik yang berlangsung selama lebih dari lima tahun telah mendorong jutaan warga jatuh ke jurang kemiskinan dan menghambat aktivitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Wagub Sulteng Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan dan Antisipasi Dampak Susulan Disiapkan

Ketergantungan Myanmar terhadap impor energi turut memperburuk kondisi tersebut. Data pemerintah menunjukkan sekitar 90 persen kebutuhan bahan bakar negara itu masih dipenuhi dari impor, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan global.

Krisis semakin terasa setelah penutupan Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran sejak akhir Februari lalu. Jalur pelayaran strategis tersebut merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia yang memasok kebutuhan energi berbagai negara, termasuk Myanmar.

Dalam laporannya, Bank Dunia menilai perekonomian Myanmar memang mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Namun, stabilisasi tersebut terjadi pada level yang masih sangat rendah dan rentan terhadap berbagai guncangan baru.

"Ekonomi Myanmar sedang stabil pada tingkat yang rendah, tetapi guncangan bahan bakar terbaru memperbesar kelemahan struktural yang telah lama ada dan membuat prospek ekonomi sangat rentan terhadap gangguan lebih lanjut," tulis Bank Dunia.

Ekonom Senior Bank Dunia, Kemoh Mansaray, mengatakan lonjakan harga bahan bakar kembali meningkatkan tekanan inflasi yang sudah lama membebani masyarakat Myanmar.

"Guncangan harga bahan bakar telah menghidupkan kembali tekanan inflasi. Daya beli rumah tangga menurun, sementara banyak keluarga sebelumnya sudah hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas dan tingkat kemiskinan yang tinggi," ujarnya.

Data terbaru menunjukkan tingkat kemiskinan Myanmar pada 2025 mencapai 29,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum kudeta militer terjadi pada 2021.

Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Seorang warga Yangon berusia 28 tahun mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya akibat terus melonjaknya harga barang.

"Karena kami kesulitan membeli makanan, ada anak-anak yang tidak bisa kami sekolahkan. Kami memiliki tiga anak usia sekolah di rumah," katanya sambil meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.

Keluhan serupa disampaikan seorang pemilik toko berusia 45 tahun di Yangon. Menurutnya, pendapatan usaha yang diperoleh tidak lagi mampu menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga.

"Pendapatan dan pengeluaran kami tidak seimbang. Kami hanya bertahan dari hari ke hari," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa harga berbagai kebutuhan terus meningkat dan hampir tidak pernah mengalami penurunan.

"Sekarang berapa pun penghasilan yang kami dapatkan, tetap tidak cukup," katanya.

Dengan inflasi yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta konflik politik dan keamanan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Myanmar diperkirakan masih akan menghadapi tantangan berat dalam memulihkan kondisi perekonomiannya dalam waktu dekat.