Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhaj RI Teguh Dwi Nugroho dalam acara Peluncuran Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) di Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi meluncurkan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aparatur sipil negara (ASN) melalui transformasi digital.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj Teguh Dwi Nugroho mengatakan kementerian yang baru dibentuk tersebut membutuhkan sistem manajemen ASN yang mampu menyajikan data kepegawaian secara akurat, terintegrasi, dan selalu diperbarui.
"Kementerian Haji dan Umrah membutuhkan tata kelola manajemen ASN yang modern, terintegrasi, dan berbasis data. Karena itu, Sistem Informasi Kepegawaian hadir sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan manajemen kepegawaian," kata Teguh dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2026.
Menurut Teguh, Simpeg dirancang untuk menyediakan data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi sekaligus mendukung pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta penerapan sistem merit di lingkungan Kemenhaj.
Baca Juga: Kemenhaj Ajukan Dana Awal Rp4 Triliun untuk Persiapan Haji 2027
Ia menegaskan keberhasilan implementasi Simpeg bergantung pada komitmen seluruh ASN dalam menjaga kualitas data kepegawaian agar tetap benar, lengkap, dan mutakhir.
Data yang akurat, lanjutnya, akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan kepegawaian yang objektif dan tepat sasaran sehingga dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional serta berintegritas.
Teguh berharap kehadiran Simpeg dapat menjadi fondasi penguatan tata kelola ASN sekaligus mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
"Semoga sistem ini dapat memperkuat tata kelola manajemen ASN dan mendukung terwujudnya Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, modern, adaptif, dan berintegritas," tutur Sekjen Teguh.
Baca Juga: Kemenhaj Siapkan Transfer Uang Muka Layanan Haji ke Arab Saudi
Peluncuran Simpeg merupakan bagian dari komitmen Kemenhaj dalam mempercepat transformasi digital sekaligus membangun tata kelola ASN yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui sistem yang terintegrasi tersebut, pengelolaan data kepegawaian diharapkan menjadi lebih transparan, akurat, serta menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan berbasis sistem merit.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
