BEM Bersatu Tegaskan Tolak Intervensi Politik Praktis dalam Gerakan Mahasiswa

Ntvnews.id, Jakarta - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan sikap menolak segala bentuk keterlibatan kepentingan politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Rahmat, sebagian aksi dinilai mulai kehilangan fokus terhadap isu-isu yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu," katanya.

BEM Bersatu juga mempertanyakan sejumlah isu yang menjadi fokus dalam berbagai aksi tersebut. Aliansi itu menilai perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada persoalan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.

"Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan," imbuh Rahmat.

Selain menyoroti substansi gerakan, BEM Bersatu mengaku melihat adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan politik praktis. Dalam keterangannya, aliansi tersebut menyinggung mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto

"Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi," kata Rahmat.

Ia juga menyinggung keterlibatan Tiyo dalam sebuah forum kebangsaan yang dijadwalkan berlangsung di Bandung.

"Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," tambahnya.

Lebih lanjut, BEM Bersatu menyatakan tidak sepakat dengan narasi krisis yang menurut mereka tidak didasarkan pada data yang utuh. Narasi semacam itu dinilai berpotensi mengalihkan perhatian publik dari berbagai agenda penting, termasuk upaya pemberantasan korupsi.

"Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI)," ucap Rahmat.

Dalam pernyataannya, BEM Bersatu juga mendesak agar gerakan mahasiswa terbebas dari berbagai bentuk intervensi politik, baik melalui pendanaan, fasilitas, maupun dukungan yang berpotensi memengaruhi independensi gerakan.

Aliansi tersebut menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan catatan perlunya perbaikan tata kelola. Selain itu, mereka juga mendukung pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi secara objektif tanpa pandang bulu dan mengajak mahasiswa untuk mengawal proses hukumnya secara kritis.

"BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik," katanya.

(Sumber: Antara)