BEM Bersatu Duga Ada Keterlibatan Eks Petinggi Militer di Balik Penolakan Program MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menduga terdapat keterlibatan seorang mantan petinggi militer dalam gerakan yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 16 Juni 2026.

Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyebut indikasi tersebut muncul dari sejumlah keterkaitan yang menurut mereka perlu dicermati lebih lanjut, salah satunya berkaitan dengan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto

“Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama SN, adik Letjen TNI Purnawirawan SS, yang merupakan besan Jenderal TNI Purnawirawan AP, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan AW, di tengah massa aksi,” kata Rahmat.

Menurutnya, dugaan adanya hubungan antara sejumlah pihak tersebut juga diperkuat oleh keterlibatan mereka dalam forum yang sama.

“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI Purnawirawan SS juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ucap Rahmat.

Dalam kesempatan yang sama, BEM Bersatu menegaskan sikapnya yang menolak segala bentuk campur tangan politik praktis dalam gerakan mahasiswa.

“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang berlangsung belakangan ini. BEM Bersatu menilai sebagian gerakan mahasiswa mulai kehilangan fokus terhadap isu yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.

“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.

Aliansi tersebut juga mempertanyakan prioritas isu yang diangkat dalam sejumlah aksi. Menurut Rahmat, program MBG yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat justru menjadi sasaran kritik dan penolakan.

“Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” ujar Rahmat.

Selain itu, BEM Bersatu menilai narasi krisis yang tidak didukung data secara utuh berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda-agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi.

“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ujarnya.

Rahmat menambahkan bahwa BEM Bersatu mendesak agar gerakan mahasiswa steril dari berbagai bentuk intervensi politik, baik melalui pendanaan, fasilitas, maupun dukungan yang dapat memengaruhi independensi gerakan.

Mereka juga menyatakan dukungan terhadap kelanjutan program MBG dengan catatan perlunya perbaikan tata kelola. Di sisi lain, BEM Bersatu mendukung penanganan kasus dugaan korupsi tanpa diskriminasi serta mengajak mahasiswa untuk mengawal proses hukumnya secara objektif dan kritis.

“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” kata dia.

(Sumber: Antara)