Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi di kompleks parlemen, Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menepis kabar yang beredar di media sosial mengenai adanya rapat khusus yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra Budi Djiwandono untuk membahas pengawasan terhadap aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menegaskan informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut selama mengikuti berbagai rapat fraksi yang dipimpin maupun dihadiri Budi Djiwandono, tidak pernah ada agenda maupun instruksi terkait pemantauan terhadap pergerakan wakil presiden.
"Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, rabu, 24 Juni 2026.
Baca Juga: Fraksi Gerindra DPR Tepis Budi Djiwandono Perintah Awasi Gibran
Menurut Bambang, arahan yang sebenarnya diberikan kepada anggota Fraksi Gerindra adalah memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, para legislator juga diminta memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya," kata Bambang.
Ia juga meminta agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan secara berimbang dan berdasarkan fakta. Bambang menegaskan Partai Gerindra tetap berada di belakang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar dan cenderung memprovokasi dan mengadu domba," ujarnya.
Baca Juga: Gerindra Kasih Teguran Keras ke Anggota DPRD Jember yang Merokok saat Rapat
Lebih lanjut, Bambang mengatakan Fraksi Gerindra menghargai kebebasan pers selama pemberitaan disajikan secara akurat dan faktual. Terkait tuduhan yang dinilai tidak benar tersebut, ia menyebut Partai Gerindra akan menempuh langkah hukum berupa pelayangan somasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
