Menhut Sebut Indonesia Siap Masuki Fase Baru Implementasi Pasar Karbon

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Indonesia telah siap memasuki tahap baru dalam pengembangan pasar karbon melalui penguatan tata kelola sektor kehutanan yang dinilai lebih kredibel, transparan, dan memberikan dampak nyata.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat menghadiri pertemuan "The Coalition Senior Representatives Meeting" yang digelar di sela London Climate Action Week di London, Inggris.

Menurutnya, Indonesia kini tidak lagi berada pada tahap penyusunan kebijakan semata, tetapi telah bergerak menuju pelaksanaan konkret di lapangan.

"Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan," kata Menhut pada pertemuan "The Coalition Senior Representatives Meeting" yang berlangsung di sela London Climate Action Week di London, Inggris.

Baca Juga: Menhut Paparkan 3 Agenda Strategis Indonesia pada Pertemuan FCLP di London

Ia menjelaskan komitmen tersebut tercermin melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang menjadi aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Kedua regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum untuk memperkuat tata kelola, menjaga integritas lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan dijadwalkan menyerahkan Persetujuan Menteri sekaligus menerbitkan kredit karbon sektor kehutanan dalam jumlah besar, yakni lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026.

Langkah tersebut akan dilanjutkan dengan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 yang akan menjadi infrastruktur utama dalam pengelolaan pasar karbon nasional.

"Kehadiran SRUK akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global," ujar Raja Antoni.

Baca Juga: Menhut Tegaskan Komitmen Pembiayaan Inovatif Taman Nasional di Forum Iklim London

Selain itu, sejumlah proyek karbon kehutanan Indonesia juga akan mulai didaftarkan menggunakan standar yang telah diakui secara internasional.

"Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia mengelola potensi besar solusi berbasis alam mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS," katanya.

Raja Juli Antoni juga mengajak komunitas internasional untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan pasar karbon global melalui tiga langkah utama.

Langkah tersebut meliputi pemberian sinyal kuat kepada pasar mengenai pentingnya kredit karbon yang memiliki integritas tinggi, mendorong perusahaan dan lembaga keuangan internasional memasukkan kredit karbon berkualitas ke dalam strategi transisi iklim mereka, serta memperluas kolaborasi internasional berdasarkan Article 6 Perjanjian Paris.

"Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya," ujarnya.

(Sumber: Antara)