Arsip - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu. (ANTARA/Anadolu) (Antara)
Ntvnews.id, Tel Aviv - Kepala Staf Militer Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilaporkan terlibat perdebatan dengan sejumlah menteri dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait pelaksanaan gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon.
Dalam rapat kabinet yang digelar pada Kamis, 25 Juni 2026 malam, Zamir melontarkan kritik kepada para menteri yang mempertanyakan pembatasan terhadap operasi militer Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon.
"Kalian sendiri yang menginginkan gencatan senjata," kata Zamir dalam rapat tersebut, sebagaimana dikutip dari Ynet, Minggu, 28 Juni 2026.
Di tengah perdebatan itu, Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa militer Israel tetap memiliki keleluasaan untuk merespons setiap ancaman yang bersifat langsung, meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon.
"Terhadap setiap ancaman langsung, para prajurit di lapangan akan merespons. Kami tidak membatasi satu pun prajurit," ujar Netanyahu.
Pernyataan tersebut memicu respons dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Ia mempertanyakan kebijakan yang dinilainya membatasi tindakan militer terhadap ancaman yang berkembang.
"bagaimana dengan ancaman yang sedang berkembang? Jika Hezbollah terlihat sedang mempersenjatai diri kembali, mengapa mereka tidak langsung dihancurkan?" tanya Ben-Gvir.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Permukiman dan Misi Nasional Orit Strock menyampaikan bahwa sejumlah prajurit mengeluhkan pembatasan tersebut dan merasa "seperti berada di arena tembak."
Baca Juga: Netanyahu Ingin Israel Kurangi Ketergantungan pada AS
Ben-Gvir kemudian kembali menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan gencatan senjata.
"saya tidak menginginkan gencatan senjata. Justru karena alasan itulah," katanya kepada Zamir.
Menanggapi ketegangan dalam rapat itu, Netanyahu berupaya meredakan situasi dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat memahami hak Israel untuk melakukan pembelaan diri.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, turut menekankan bahwa pasukan Israel tetap memiliki kewenangan untuk merespons ancaman secara langsung.
"setiap prajurit dapat langsung merespons," tegas Katz.
Sementara itu, Strock menyebut Hizbullah masih terus memindahkan persenjataan dan amunisi. Keluhan serupa juga disampaikan Menteri Yitzhak Wasserlauf dari partai ultranasionalis Otzma Yehudit yang dipimpin Ben-Gvir. Menurutnya, pasukan Israel tidak dapat mengambil tindakan terhadap ancaman yang berada di luar garis kuning atau yellow line.
Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. ANTARA/Anadolu Agency/pri. (Antara)
"Ada keuntungan dan kerugian dari gencatan senjata, tetapi kami tidak membahayakan satu pun prajurit," ujar Katz.
Ben-Gvir kemudian kembali mendesak agar pemerintah Israel mengakhiri kesepakatan tersebut.
"membatalkan perjanjian" itu, serunya.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah prajurit telah menjadi korban akibat situasi tersebut.
"Ada prajurit yang terluka. Kita bisa menyerang ratusan target dan membombardir mereka," paparnya.
Perdebatan sengit di internal pemerintahan Israel itu terjadi saat perundingan antara Israel dan Lebanon di Washington dilaporkan berlangsung dalam suasana tegang, sebelum akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
