Ilustrasi Drone Perang (The Star)
Ntvnews.id, Manama - Bahrain menyatakan wilayahnya menjadi sasaran serangan drone yang dilancarkan Iran pada Sabtu, 27 Juni 2026. Pemerintah Bahrain menyebut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh Bahrain News Agency, Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam serangan yang disebut melibatkan "sejumlah drone Iran." Namun, pemerintah Bahrain tidak mengungkapkan secara rinci lokasi maupun sasaran spesifik dari serangan tersebut.
Dilansir dari Al Arabiya, Minggu, 28 Juni 2026, Kementerian Luar Negeri Bahrain menyatakan bahwa serangan yang terjadi pada dini hari itu telah membahayakan keselamatan warga sipil dan berpotensi menghambat berbagai upaya internasional untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Bahrain juga menegaskan haknya untuk mempertahankan kedaulatan nasional serta mendesak United Nations Security Council agar meminta pertanggungjawaban Iran atas insiden tersebut.
Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah United States mengumumkan telah melancarkan serangan terhadap sejumlah fasilitas penyimpanan rudal, drone, dan radar milik Iran pada Jumat malam.
Baca Juga: Misteri Drone Iran Berformasi Ubur-Ubur yang Disebut Pilot F-15 AS Sebelum Ditembak Jatuh
Pemerintah AS menyatakan operasi militer tersebut dilakukan sebagai respons atas dugaan serangan Iran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.
Sebagai respons terhadap operasi militer Washington, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC mengklaim bahwa pasukan angkatan lautnya telah melancarkan serangan terhadap sejumlah posisi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
IRGC juga memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respons yang lebih besar apabila eskalasi konflik terus berlanjut.
Perkembangan terbaru ini terjadi meskipun Iran dan Amerika Serikat sebelumnya telah menyepakati Islamabad Memorandum of Understanding yang dimediasi oleh Pakistan.
Kesepakatan yang mulai berlaku pada 18 Juni tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Nota kesepahaman itu menjadi dasar dimulainya perundingan selama 60 hari yang ditujukan untuk mencapai perjanjian damai yang lebih komprehensif antara kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
