DPR Desak Penyelidikan Dugaan Intimidasi terhadap Dokter Icha di NTT

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengecam dugaan intimidasi yang diduga dilakukan dua anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, berinisial NT dan TL terhadap dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dokter Icha.

Ninik menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," ujar Ninik di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.

Ia juga menyoroti tindakan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun, termasuk saat dokter Icha menangani pasien anak korban gigitan ular di RS Leona Kefamenanu pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Belum Ditemukan Kasus Ebola di Indonesia

Ninik menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga medis agar bisa bekerja tanpa tekanan.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan tanpa tekanan maupun intimidasi," kata Ninik.

Ia turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dokter Icha dan meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.

Sebelumnya, informasi di media sosial X menyebut dokter Icha mengalami tekanan saat menangani pasien anak korban gigitan ular di RS Leona Kefamenanu, Timor Tengah Utara.

Baca Juga: Kemenkes Imbau Masyarakat Jaga Kebersihan untuk Cegah Hantavirus

Dalam proses penanganan tersebut, dokter Icha diduga mendapat intimidasi dari keluarga pasien.

Peristiwa itu disebut berdampak pada kondisi psikologis dokter Icha hingga harus menjalani perawatan intensif. Pada Jumat, 26 Juni 2026, dokter Icha dikabarkan meninggal dunia.

Dari pihak pemerintah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menyampaikan duka cita atas wafatnya dokter Icha.

Kementerian Kesehatan juga melakukan investigasi terkait dugaan intimidasi tersebut melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Inspektorat Jenderal.

(Sumber: Antara)