Kepala BPOM: Kerugian Ekonomi Akibat Keracunan Pangan Capai Rp226 Triliun, Keamanan Kantin Sekolah Jadi Prioritas

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 29 Jun 2026, 11:28
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Prof. Taruna Ikrar Prof. Taruna Ikrar (NTVNews)

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait dampak buruk pangan yang tidak aman di Indonesia. Berdasarkan data organisasi kesehatan dunia (WHO), satu dari sepuluh orang jatuh sakit akibat keracunan atau infeksi pangan. Jika dikonversi ke jumlah penduduk Indonesia, terdapat sekitar 28 juta orang yang menderita sakit akibat makanan setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan Taruna Ikrar dalam acara "Gebyar SAPA (Sosialisasi, Advokasi, dan Pendampingan) Sekolah" yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia (World Food Safety Day) 2024.

“Masalah pangan ini sangat esensial karena kita mengonsumsinya setiap hari. Namun, ada hal yang mengkhawatirkan. Selain beban kesehatan dengan 420.000 kematian per tahun secara global, di Indonesia sendiri dampak ekonominya sangat besar, yakni mencapai Rp64,8 hingga Rp226 triliun per tahun,” ujar Taruna Ikrar, 29 Juni 2026.

Taruna menyoroti tren kesehatan anak-anak Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Selain risiko keracunan akut, ancaman jangka panjang akibat pola makan tidak sehat juga membayangi generasi masa depan. Prevalensi anak yang mengalami berat badan berlebih kini mencapai 19,7%.

“Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka karena memicu penyakit kardiovaskular, stroke, ginjal, hingga diabetes. Saat ini, prevalensi diabetes pada anak sudah mencapai 2 per 100.000 jiwa. Kita harus membantu anak-anak kita melalui budaya makan yang sehat dan bergizi,” tegasnya.

Bahkan, dalam sebuah pengakuan jujur, Taruna menceritakan pengalamannya pribadi. "Jujur saja, saya sebagai Kepala BPOM pun pernah mengalami keracunan makanan, padahal sterilitas sudah kita jaga luar biasa. Ini membuktikan bahwa risiko itu ada di mana-mana," tambahnya.

Menyadari keterbatasan kewenangan BPOM, Taruna menekankan pentingnya kolaborasi dengan kementerian lain, terutama Kemendikbudristek. Dari total 276.000 sekolah dan madrasah di Indonesia, BPOM baru mampu menjangkau sekitar 60.234 sekolah atau sekitar 20 persen melalui program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Sebagai solusi konkret, BPOM meluncurkan tiga pedoman baru dan sebuah gerakan unik: 1.000 Kader untuk Pangan Aman dengan Bahasa Daerah.

“Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Seringkali kendala sosialisasi adalah bahasa. Saya sendiri baru bisa lancar berbahasa Indonesia kelas 4 SD. Oleh karena itu, kita akan menggunakan pendekatan bahasa daerah agar edukasi keamanan pangan lebih meresap ke budaya lokal,” jelas Taruna.

Terkait program prioritas pemerintah mendatang, yakni Makan Bergizi Gratis, BPOM menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan ketat. Taruna menegaskan filosofi BPOM: "Bukan pangan kalau tidak aman".

“Kami akan mengawasi program makan bergizi gratis ini agar terhindar dari Kejadian Luar Biasa (KLB). Kita ingin zero tolerance terhadap keracunan makanan. Satu saja yang keracunan, itu sudah menjadi kegagalan bagi kami,” tegasnya.

Melalui langkah-langkah strategis ini, BPOM berharap dapat meminimalkan kerugian negara dan melindungi jutaan nyawa rakyat Indonesia. Kerja sama lintas lembaga ini diharapkan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: BPOM Tekankan Peran Strategis Kampus dalam Menyiapkan Talenta Unggul Sektor Obat dan Pangan

x|close