British Museum Disorot Gegara Hapus Istilah Palestina

Ntvnews.id, London - British Museum menjadi sorotan setelah dituding menghapus istilah Palestine (Palestina) dan Palestinian (warga Palestina) dari sejumlah koleksinya menyusul tekanan dan lobi yang dilakukan kelompok pendukung Israel selama berbulan-bulan. Namun, pihak museum membantah tuduhan tersebut.

"Telah dilaporkan bahwa British Museum telah menghapus istilah Palestina dari pajangan," kata juru bicara museum dikutip dari Middle East Eye, Jumat, 3 Juli 2026.

"Itu sama sekali tidak benar. Kami terus menggunakan istilah Palestina di berbagai galeri, baik kontemporer maupun historis," imbuhnya.

Kontroversi ini mencuat setelah British Museum menuai kritik karena mengubah keterangan mengenai bangsa Dinasti Hyksos. Dalam penjelasan yang sebelumnya menyebut asal-usul bangsa tersebut berasal dari Palestina, museum kemudian menggantinya menjadi berasal dari Kanaan. Selain itu, frasa Israeli occupation (Pendudukan Israel kuno) juga dihapus dengan alasan mengandung unsur politis.

Perubahan lain dilakukan pada peta modern di area pintu masuk galeri Levant Kuno. Dalam peta tersebut, istilah Palestina modern dihapus dari daftar negara dan digantikan dengan penyebutan wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Saat itu, British Museum menyatakan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari uji coba untuk mengetahui apakah penggunaan istilah tertentu dianggap netral dan mudah dipahami oleh pengunjung.

Namun, hasil investigasi Middle East Eye (MEE) menyebutkan temuan berbeda. Media tersebut melaporkan bahwa museum tidak pernah melakukan uji coba ataupun penelitian terhadap pengunjung terkait penggunaan istilah tersebut. Ketika diminta menunjukkan data penelitian, pihak museum disebut menyatakan tidak memilikinya.

Baca Juga: Menkum Hormati Vonis Nadiem Makarim, Tegaskan Upaya Banding Hak Semua Pihak

MEE melaporkan bahwa penghapusan istilah Palestina diduga dilakukan setelah adanya tekanan dari kelompok-kelompok pendukung Israel, termasuk organisasi pengacara pro-Israel di Inggris, UK Lawyers for Israel (UKLFI).

Melalui analisis terhadap sejumlah surat elektronik internal yang telah disunting serta pengaduan publik, MEE mengidentifikasi beberapa tokoh dan aktivis yang melobi pihak museum. Mereka di antaranya mantan editor hiburan Daily Mail, seorang sejarawan terkemuka, hingga Dewan Perwakilan Yahudi Inggris.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa berbagai keluhan itu telah diajukan dan ditindaklanjuti oleh museum lebih dari 14 bulan sebelum intervensi UKLFI dipublikasikan.

Para pengadu berpendapat bahwa penggunaan istilah "pendudukan Israel" dalam salah satu keterangan mengenai bangsa Fenisia, yang hidup lebih dari 2.000 tahun lalu, berpotensi memicu kebencian dan "membenarkan serangan terhadap orang Yahudi".

Sejumlah tokoh publik juga dilaporkan berupaya memengaruhi Direktur British Museum Nick Cullinan dan Ketua Dewan Pengawas George Osborne, yang merupakan mantan Menteri Keuangan Inggris.

Dalam salah satu kasus, keputusan museum untuk merespons pengaduan dari Dewan Perwakilan Yahudi Inggris disebut diambil kurang dari lima jam setelah surat pengaduan tersebut diedarkan secara internal.

Salah satu email internal bahkan menunjukkan adanya permintaan agar staf museum "sangat memperhatikan" peringatan serangan 7 Oktober. Namun, menurut laporan MEE, tidak ada perhatian serupa terhadap penderitaan warga Palestina yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut sebagai bentuk genosida, termasuk penghancuran situs budaya dan sejarah.

Direktur British Museum, Nick Cullinan, juga dilaporkan berupaya menenangkan kritik dari sejarawan William Dalrymple dengan menyatakan bahwa perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari "penyegaran galeri rutin."

Dokumen internal yang diperoleh MEE juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan staf museum, dengan sebagian pihak menilai posisi yang diambil institusi tersebut bersifat "kontradiktif."

Dalam upaya meredam kontroversi, Cullinan disebut mengatakan kepada Dalrymple bahwa dirinya "tidak tahu apa-apa"mengenai intervensi UKLFI pada Februari 2026.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Direktur Palestine Solidarity Campaign (PSC), Peter Leary, menilai kasus ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menghapus jejak sejarah Palestina.

"Sangat disayangkan, kampanye untuk menghapus sejarah Palestina ini tampaknya terjadi di tengah genosida Israel di Gaza, termasuk penghancuran yang disengaja terhadap situs-situs bersejarah, universitas, dan lembaga budaya, serta rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit," kata Leary.

Kontroversi ini kembali memicu perdebatan mengenai representasi sejarah, pengaruh kelompok lobi, serta independensi lembaga budaya dalam menyajikan narasi sejarah yang sensitif di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung.