Terlibat Kourpsi, China Copot Pejabat Tinggi PKC di Provinsi Mayoritas Muslim

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah China memberhentikan salah satu pejabat senior Partai Komunis China (PKC) di Provinsi Xinjiang setelah diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi.

Dilansir dari AFP, Rabu, 15 Juli 2026, Ma Xingrui dicopot dari seluruh jabatannya karena dituduh melakukan korupsi, nepotisme, menerima suap, serta menggunakan uang untuk memperoleh layanan prostitusi.

Ma Xingrui yang berusia 66 tahun merupakan anggota Politbiro Partai Komunis China, lembaga pengambil keputusan tertinggi yang dipimpin Presiden Xi Jinping dan memiliki peran sentral dalam pemerintahan negara tersebut.

Politbiro telah menyetujui laporan hasil penyelidikan badan pengawas antikorupsi partai yang memuat berbagai dugaan pelanggaran terhadap Ma. Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa penyelidikan terhadapnya telah dimulai sejak April.

Hasil investigasi menyebut Ma diduga "membantu anggota keluarganya membeli rumah dengan harga di bawah harga pasar, terlibat dalam transaksi kekuasaan untuk seks dan uang untuk seks, dan membiarkan anggota keluarganya memanfaatkan pengaruh posisinya untuk mencari keuntungan besar," lapor Xinhua.

Baca Juga: Selat Hormuz di Tengah Memanasnya Kembali Konflik AS-Iran, China Bilang Ini

Selain itu, ia juga dituduh "mencari keuntungan bagi orang lain dalam menjalankan bisnis, kontrak proyek, dan promosi jabatan, dan secara ilegal menerima sejumlah besar uang dan barang berharga."

Menurut Xinhua, perkara yang menjerat Ma tergolong "sangat serius."

Ma menjabat sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas Xinjiang, wilayah berpenduduk mayoritas Muslim di China, pada periode 2021 hingga 2025.

Xinjiang selama bertahun-tahun menjadi sorotan internasional. Hingga pertengahan dekade 2010-an, wilayah tersebut beberapa kali dilanda serangan mematikan terhadap warga sipil yang oleh pemerintah Beijing dituduhkan kepada kelompok separatis bersenjata dan kelompok Islamis.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah China memperketat kebijakan keamanan di Xinjiang dengan alasan pemberantasan terorisme. Kebijakan tersebut terutama menyasar komunitas Muslim Uighur yang dituduh memiliki keterkaitan dengan aksi kekerasan.

Langkah tersebut menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Pada 2022, mantan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, dalam laporannya menyebut adanya kemungkinan terjadi "kejahatan terhadap kemanusiaan" di Xinjiang.