Mendagri Tito Karnavian. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Marak bupati atau kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait kondisi itu.
Menurut dia para kepala daerah bukanlah anak kecil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata dia tidak mungkin mengawasi mereka setiap saat.
"Ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasi 24 jam 7 hari seminggu kita pelototin, nggak mungkin ya," ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Ia mengingatkan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, bukan rekrutmen top-down. Karenanya, lanjut Tito, Kemendagri, salah satunya hanya bisa melakukan retreat kepada kepala daerah demi menguatkan rasa nasionalisme dan integritas mereka.
"Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana, BPKP juga hadir memberikan masukan, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Kemudian bahkan dari Kejaksaan Agung, Kapolri juga ngisi pada saat retreat pembekalan awal," tutur Tito.
Selain itu, kata Tito tidak ada sistem komando pada kepala daerah. Dirinya pun membandingkan dengan dirinya saat masih menjadi Kapolri di masa lalu, di mana dirinya bisa mencopot bawahannya yang berbuat menyimpang.
"Kan sistemnya kepala daerah ini kan bukan komando, kepada Mendagri kan bukan komando seperti ketika saya menjadi Kapolri dengan Kapolda, Kapolres itu komando. At any time bisa kita copot kalau macem-macem," tutur Tito.
"Nah jadi yang kita bisa lakukan adalah membuat sistem untuk pengawasan masalah keuangan. Ada namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di mana APBD-nya bisa kita lihat, kita memberikan guideline secara menyusun APBD ya. Kemudian sistem pengawasan juga keuangannya ada. Tapi kan namanya sistem bisa aja diakalin di lapangan ya. Dan teman-teman kepala daerah ini kan sekali lagi dipilih rakyat, latar belakangnya beda-beda," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
