Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk menghitung dengan cermat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini menyusul rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di wilayah tersebut. 

Sebab, pembangunan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan kereta cepat di Ibu Kota Jakarta membuat pemerintah harus menggelontorkan dana untuk subsidi. Arahan ini disampaikan Presiden kala mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

"Ada gubernur, bupati, wali kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari? Bali? Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap?," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/8/2024).

Jokowi mengakui, proyek MRT, LRT, sampai kereta cepat yang saat ini telah beroperasi, belum balik modal. Karenanya pemerintah harus menggelontorkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) bagi moda-moda transportasi umum itu.

Ia pun mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan dana hingga Rp 800 miliar per tahun untuk MRT Jakarta.

"Yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO. APBD harus siap meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh MRT Jakarta, tiap tahun keluar Rp 800 miliar untuk menutup biaya MRT. Penuh lho itu," papar Jokowi.

Lantas apabila pembangunan proyek MRT fase II selesai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus keluar dana sekitar Rp 4 triliun untuk PSO. Sementara juga, biaya pembangunan MRT saat ini sudah mencapai Rp 2,3 triliun per kilometer, atau naik 2 kali lipat dari Rp 1,1 triliun per kilometer saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta.