Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan penjelasan terkait polemik surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang hingga kini masih menjadi sorotan publik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, klarifikasi dari Menteri PU diperlukan agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Ya, silakan untuk klarifikasi. Bisa juga secara terbuka menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 20 juli 2026.
Ia menilai keterbukaan mengenai persoalan tersebut akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
"Dengan demikian, masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik," katanya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa potensi benturan kepentingan dapat terjadi baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, menurut dia, satuan pengawas di setiap instansi harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif untuk mencegah munculnya konflik kepentingan.
Baca juga: Beredar Kabar Menteri PU Dody Bakal kena Reshuffle, Istana Buka Suara
"Satuan pengawas itu harus aktif dan memonitor jika memang ada celah-celah atau ada peluang-peluang yang dimungkinkan bisa terjadi benturan kepentingan, termasuk soal jika seorang penyelenggara negara, pejabat publik, ataupun ASN yang menggunakan kepentingan-kepentingan dinas atau atribut-atribut dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya," ujarnya.
Sebelumnya, beredar surat berkop Kementerian Pekerjaan Umum yang memuat daftar delegasi kunjungan kerja Menteri PU ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda pada 13 hingga 19 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut tercantum pula nama istri dan anak Menteri PU.
Pada Selasa, 7 Juli 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto membenarkan surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat itu diterbitkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi pengurusan visa.
"Itu surat dari saya selaku Sekjen Kementerian PU dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa," katanya.
Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo Batal Kunjungan ke AS, Pilih Tangani Infrastruktur Pascabencana Sumatera
Apri juga menerangkan bahwa pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
"Dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri, dalam rangka pengurusan visa itu sebaiknya dijadikan dalam satu daftar. Tetapi yang perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN," ujarnya.
Sehari kemudian, tepatnya pada Rabu, 8 Juli 2026, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan membatalkan kunjungannya ke Amerika Serikat saat meninjau Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
"Enggak jadi, kan lebih penting ke sini, yang penting ke Enang-Enang daripada Amerika. Batal, batal, batal. Kalau ke Amerika batal karena saya lebih mementingkan ke Enang-Enang," katanya.
Selanjutnya, pada Rabu, 15 Juli 2026, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Dody membantah kabar yang menyebut dirinya memutasi pegawai Kementerian PU akibat kebocoran surat rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat.
"Enggak ada. Mutasi kan biasa saja. Pegawai saya 38.600 (orang), masak enggak boleh mutasi?" ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
