Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa, 21 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya mempercepat transformasi layanan di lingkungan Kementerian Kehutanan melalui digitalisasi berbagai layanan publik dan perizinan. Langkah tersebut ditujukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait ease of doing business bisa terwujud,” kata Raja Juli Antoni dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Bali, Kamis, 23 Juli 2026.
Menurutnya, kemudahan layanan akan berdampak pada iklim usaha sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
“Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” ujarnya.
Baca Juga: Menhut Perkuat Pengawasan Kawasan Hutan dengan Pemanfaatan Teknologi Drone
Raja Juli Antoni menilai perubahan di Kementerian Kehutanan mulai menunjukkan hasil positif. Ia menyebut kemajuan tersebut didukung oleh pembaruan regulasi, perubahan pola pikir, dan budaya kerja di lingkungan kementerian.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita, terutama kepada publik,” katanya.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Menhut meminta seluruh unit Eselon I memetakan layanan yang dimiliki agar dapat menentukan prioritas digitalisasi. Beberapa layanan yang telah dikembangkan secara digital antara lain e-tiket Taman Nasional, layanan pengaduan penegakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats), serta Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi).
Ia juga menilai pelayanan publik di Kementerian Kehutanan perlu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, masih ada layanan yang menggunakan sistem konvensional sehingga perlu diperbarui menjadi lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Menhut Dorong Perbaikan Struktural untuk Tekan Kasus Karhutla
“Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean,” kata Raja Juli Antoni.
Ia mencontohkan masih adanya loket pelayanan dengan konsep lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” imbuhnya.
Raja Juli Antoni menegaskan pembenahan layanan publik akan terus menjadi salah satu prioritas Kementerian Kehutanan.
“Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
