Kepala BGN Sudaryono: 950 Dapur MBG Dicurigai Tidak Layak

NTVNews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perhatian karena diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, terdapat sekitar 950 dapur MBG yang dicurigai berpotensi tidak layak tersebut.

BGN kini melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan dapur mana yang benar-benar terbukti tidak memenuhi standar. Dapur yang dinyatakan tidak layak nantinya berpotensi dihentikan secara permanen.

"Sampai sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis yang kemungkinan akan kami umumkan, berapa yang pasti kami tutup permanen karena tidak layak secara higienis dan sanitasi," ucapnya dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Agustus 2026.

BGN Beri Batas Waktu Pengurusan SLHS

BGN juga menyoroti masih adanya dapur MBG yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Untuk mempercepat pemenuhan persyaratan tersebut, BGN memberikan batas waktu kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 10 Agustus 2026.

Kepala BGN, Sudaryono (NTVNews.id/Adiansyah)

SLHS harus diurus melalui dinas kesehatan di masing-masing kabupaten atau kota. BGN juga telah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk memberikan pendampingan kepada mitra yang mengalami kendala dalam proses pengurusan sertifikat.

"Kami memberikan kesempatan terakhir sampai tanggal 10 Agustus untuk melengkapi SLHS ini, diurus di dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota, dan saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi apabila diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota," katanya.

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar kelengkapan administratif. Sertifikat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kebersihan dan sanitasi sebelum melayani makanan bagi penerima manfaat.

"Kalau SLHS ini tidak dilengkapi, maka akan membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita. Namun, ini ada beberapa kesulitan juga dari beberapa mitra yang sudah mengurus, kemudian ada juga kecepatan yang berbeda-beda dari penanganan atau respons dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota," tutur Sudaryono.