Infografik: Soal Hukuman Mati bagi Koruptor, Ini Kata Netizen

Ntvnews.id, Jakarta - Meski di dalam hukum Indonesia diatur penerapan pidana mati bagi koruptor namun perspektif publik dalam menyikapi hal ini masih berbeda-beda.

Perbedaan pandangan tersebut terekam dari interaksi netizen di media sosial yang dicuplik dan diolah Nusantara Insights.

Ada yang setuju tetapi ada juga yang berpandangan tidak perlu menjatuhkan pidana mati bagi koruptor. Mereka meyakini perampasan aset untuk menciptakan efek jera justru lebih efektif.

Menariknya ada juga yang setuju namun penerapan pidana mati bagi koruptor tidak boleh dilakukan karena tekanan publik.

Grafis komentar netizen soal pidana mati bagi koruptor

Berikut beberapa komentar netizen terkait penerapan pidana mati bagi koruptor di media sosial X (dulu Twitter).

Baca juga: Tayang Perdana Besok, Suara Nusantara Hadirkan Debat Panas soal Hukuman Mati bagi Koruptor

@RakyatJujur
"Kalau korupsinya merampas hak hidup rakyat dan dilakukan pejabat negara hukuman mati layak dipertimbangkan".

@LegalMind_ID
"Yang lebih penting aset hasil korupsi disita seluruhnya dan pelakunya dimiskinkan. Efek jeranya justru lebih terasa".

@SuaraWarga
"Saya setuju hukuman paling berat, tapi penerapannya harus sesuai hukum dan tidak boleh karena tekanan publik".

Polemik seputar penerapan hukuman mati bagi koruptor di tengah darurat korupsi di Indonesia menjadi topik pembahasan pada edisi perdana mega talkshow Suara Nusantara di Nusantara TV, Rabu 12 Agustus 2026, pukul 20.00 WIB. Menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, antara lain, Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, Hakim Konstitusi 2003-2008 Maruarar Siahaan, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksmana Bonaprapta dan lainnya.