BRICS Desak Negara Timur Tengah Tahan Diri dalam Konflik

Ntvnews.id, New Delhi - Kelompok negara-negara BRICS secara resmi mengesahkan deklarasi bersama yang meminta seluruh pihak di Timur Tengah menahan diri secara maksimal. Seruan tersebut ditujukan untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga stabilitas perdagangan, rantai pasok, dan ketersediaan energi dunia.

Deklarasi itu disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di New Delhi, India.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin, 14 September 2026, BRICS yang kini beranggotakan 11 negara menyatakan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi ketegangan geopolitik yang terus berlangsung di Timur Tengah.

Dalam deklarasinya, negara-negara BRICS menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja melancarkan serangan militer terhadap infrastruktur sipil, terutama fasilitas nuklir.

Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi tuan rumah KTT yang berlangsung selama dua hari tersebut. Sejumlah pemimpin negara turut hadir, termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

BRICS juga kembali menegaskan sikap bersama mengenai konflik Palestina. Kelompok tersebut menolak praktik pemindahan paksa warga Palestina serta perubahan kondisi geografis maupun demografis di wilayah yang diduduki.

Selain itu, BRICS menyerukan penghentian segera kekerasan dan operasi militer Israel di Jalur Gaza. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap badan pengungsi PBB, UNRWA, serta mendorong Palestina memperoleh status keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden China Xi Jinping, yang melakukan kunjungan pertamanya ke India dalam tujuh tahun terakhir, mengatakan bahwa konflik berkepanjangan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat internasional.

Baca Juga: Prabowo Hadiri Hari Kedua KTT BRICS, Dorong Ketahanan dan Pertumbuhan Global yang Inklusif

"Seiring situasi di Timur Tengah dan kawasan Teluk terus berkembang, perang di sana telah menyebabkan kerugian serius bagi masyarakat di seluruh kawasan," ujar Xi dikutip dari kantor berita China, Xinhua.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dalam pertemuan tertutup KTT turut mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas kawasan dan memastikan kebebasan pelayaran di jalur internasional.

"Perkembangan yang terjadi saat ini di Timur Tengah dan dampak negatifnya terhadap perekonomian global, perdagangan dan arus energi, serta rantai pasok menegaskan adanya hubungan erat antara keamanan dan pembangunan," ujar el-Sisi.

Prabowo Subianto di KTT BRICS (Istimewa)

Selain membahas konflik Timur Tengah, KTT BRICS juga menyoroti sejumlah risiko terhadap perekonomian dunia. Dalam deklarasi bersama, BRICS menyepakati pengembangan serta penguatan sistem pembayaran lintas batas di luar sistem negara-negara Barat.

Kelompok tersebut juga mendorong kerja sama strategis dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan menolak dengan tegas penerapan sanksi maupun tarif perdagangan secara sepihak.

Sikap itu menjadi bentuk respons bersama terhadap kebijakan Amerika Serikat yang berulang kali menerapkan tarif hukuman terhadap sejumlah negara anggota BRICS.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut BRICS sebagai kelompok "anti-Amerika". Trump juga mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara yang memilih menyelaraskan diri dengan kelompok tersebut.

Di sela-sela agenda utama KTT, para pemimpin negara anggota juga melakukan pertemuan bilateral. Perdana Menteri Narendra Modi dilaporkan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin untuk membahas penguatan hubungan strategis antara India dan Rusia.

Modi juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Keduanya membahas jaminan kebebasan navigasi serta keselamatan awak kapal niaga yang melintas di Selat Hormuz.

KTT BRICS turut dihadiri Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, serta perwakilan senior dari Uni Emirat Arab dan Brasil.

Selain para pemimpin negara, forum tersebut juga dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).