Pemprov DKI Perkuat Kepercayaan Iklim Usaha

NTVNews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong pertumbuhan investasi di Ibu Kota. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memperkuat iklim usaha dan investasi melalui pelayanan yang transparan, kemudahan perizinan, serta kepastian bagi para pelaku usaha. Hasilnya, tren positif terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat menghadiri Jakarta Investment Award (JIA) 2026 bertajuk "Investing in a Global, Green, and Resilient Jakarta" di Hotel The Westin Jakarta, Senin, 14 September 2026.

"Realisasi investasi Jakarta meningkat signifikan dari Rp103,3 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp270,9 triliun pada tahun 2025. Hingga triwulan II 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2 persen terhadap total investasi nasional.Pada periode yang sama, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen," katanya.

Menurutnya, pencapaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai tempat berinvestasi dan mengembangkan usaha. Oleh karena itu, Pemprov DKI terus melakukan pembenahan untuk menjadikan Jakarta kota yang semakin terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi pelayanan perizinan. Melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026, Pemprov DKI memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan, termasuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), paling lama 15 hari.

Orang nomor satu di DKI tersebut juga menegaskan, upaya membangun Jakarta menjadi kota global dimulai dari pembenahan berbagai hal mendasar yang langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Kolam Bundaran HI. (Antara)

"Sebagai gubernur, saya melakukan berbagai terobosan untuk bisa mencapai 50 kota besar global dunia. Faktanya, kami menyelesaikan berbagai hal dari yang kecil," ujarnya.

Selain perizinan, pembangunan infrastruktur Jakarta juga semakin mengedepankan kolaborasi dan kemitraan. Skema ini memungkinkan pembangunan kota tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus membuka partisipasi ruang yang lebih luas bagi dunia usaha.

Pramono meyakini, kolaborasi hanya dapat tumbuh di atas kepercayaan. Untuk itu, Pemprov DKI terus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang pasti, serta kebijakan yang memberikan ruang bagi inovasi dan investasi.

"Kami berkomitmen untuk terus memastikan Jakarta menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pembangunan kota," ungkapnya.

Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang ikut memperkuat ekosistem investasi Jakarta melalui penyelenggaraan JIA 2026. Ia menyebut investasi yang masuk ke Jakarta harus memberikan manfaat luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan inovasi, peningkatan kesejahteraan, hingga pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

"Jakarta harus benar-benar bersiap menjadi kota global yang hijau dan tangguh. Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kepercayaan publik atau trust," ujarnya.

Menyambut 500 tahun Jakarta, Pramono mengajak seluruh pihak kolaborasi melanjutkan untuk membangun kota yang aman, nyaman, terbuka, transparan, dan berdaya saing. Ia optimistis, dengan dukungan dunia usaha, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat, Jakarta dapat terus berkembang sebagai tujuan investasi yang dipercaya dunia.

"Semoga dianugerahi JIA 2026 ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi, mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan saing berdaya, serta memperkuat kontribusi dalam mendorong kemajuan Jakarta," tutup politisi PDI Perjuangan tersebut.