DPR Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperketat

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah meningkatkan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ini dilakukan agar penyalurannya tepat sasaran.

Selain itu, upaya tersebut perlu diimbangi dengan tindakan hukum tegas bagi seluruh pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan Pertalite maupun Solar di lapangan.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Patijaya, penyaluran BBM subsidi harus dijaga ketat karena menggunakan anggaran negara demi melindungi daya beli masyarakat.

"Kalau ada SPBU atau pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Bambang, Jumat, 18 September 2026.

Untuk mencegah kebocoran, ia meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan.

Bambang memandang, praktik penimbunan, penjualan kembali maupun penyalahgunaan BBM subsidi untuk kegiatan yang tak sesuai peruntukannya harus ditindak agar tidak mengurangi hak masyarakat yang membutuhkan.

Di samping penegakan hukum, ia mengajak kesadaran serta rasa tenggang rasa masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk bersedia beralih menggunakan BBM nonsubsidi.

Ia mengatakan, kesadaran dari kelompok mampu dinilai penting supaya alokasi kuota Pertalite dan Solar subsidi dapat sepenuhnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi. Ini bukan semata soal aturan, tetapi juga kepedulian dan rasa keadilan," jelas Bambang.

Bambang menyebut, kebijakan subsidi energi harus dirancang efektif untuk meminimalkan potensi kebocoran serta penyalahgunaan tanpa harus menyulitkan akses bagi masyarakat yang berhak.

"Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran. Kalau pengawasan berjalan, pelanggaran ditindak, data semakin akurat, dan masyarakat mampu memiliki tenggang rasa, kita optimistis BBM subsidi akan semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.