Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa (tengah). (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yakin Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset rampung sebelum 15 Desember 2026 atau tenggat waktu yang disepakati dengan Botok cs.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan, pembahasan RUU tersebut terus berjalan di Komisi III DPR.
Menurutnya, pembahasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak guna memperkaya dan menyempurnakan substansi RUU.
“RUU Perampasan Aset kan masih terus berjalan di Komisi III DPR RI. Jadi prosesnya terus berjalan, pembahasannya terus berjalan dengan mengundang banyak pihak-pihak yang terkait,” ujar Saan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Ia mengungkapkan, berbagai pihak telah dilibatkan dalam proses pembahasan, termasuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelibatan itu dilakukan untuk memperkaya perspektif dan menyempurnakan substansi RUU sebelum memasuki tahapan pengesahan.
"Jadi seperti sebelumnya mantan pimpinan KPK juga diundang, semua diundang untuk bisa lebih sempurna terkait dengan pembahasannya," jelasnya.
Ia memastikan, proses pembahasan tetap mengacu pada tenggat waktu yang sudah disepakati. DPR sebelumnya berjanji dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pimpinan Supriyono alias Botok bahwa RUU Perampasan Aset dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
"Jadi sesuai dengan kesepakatan bahwa nanti sesuai dengan timeline-nya pasti sesuai dengan kesepakatan disahkan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
