KPK Periksa Sultan Jagakarsa Onny Hendro Terkait Kasus Korupsi LPEI

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 21 Nov 2026, 08:19
thumbnail-author
April
Penulis
thumbnail-author
Zaki Islami
Editor
Bagikan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemeriksaan terhadap pria yang juga dijuluki "Sultan Jagakarsa" ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 20 November 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi agenda pemeriksaan tersebut. Selain Onny, tim penyidik turut memanggil saksi lain dari kalangan swasta bernama Andaya Swastanta.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga: KPK Usut Mekanisme Penunjukan Langsung Vendor BNPB di Kasus Korupsi Dana Bencana

Budi menjelaskan bahwa saksi telah memenuhi panggilan penyidik sejak pagi hari. "Saksi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB pagi. Yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik," tambahnya.

Meski demikian, lembaga antirasuah belum membeberkan materi spesifik yang didalami penyidik dari keterangan Onny maupun Andaya.

Nama Onny Hendro Adhiaksono cukup dikenal luas di media sosial dengan sapaan Kaji Edan serta julukan Sultan Jagakarsa yang merujuk pada basis tempat tinggalnya di kawasan Jakarta Selatan.

Dalam rekam jejak bisnisnya, Onny tercatat memiliki portofolio usaha di berbagai sektor, mulai dari properti hingga transportasi:

Sektor Properti: Ia memiliki kepemilikan saham di PT Pekanbaru Permai Propertindo, perusahaan pengembang proyek Prime Park Hotel Pekanbaru yang dilaporkan sempat bertransaksi akuisisi dengan emiten BUMN, PT PP Properti Tbk, pada tahun 2021.

Sektor Transportasi: Onny pernah disebut sebagai mantan pemilik Perusahaan Otobus (PO) Tunggal Daya yang beroperasi di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah.

Rekam Jejak Lain: Ia juga tercatat sebagai mantan komisaris PT Murakabi Sejahtera, perusahaan konsorsium yang namanya sempat mencuat ke publik saat mengikuti tender proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI ini ditaksir telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang fantastis, yakni mencapai Rp 11,7 triliun dari keterlibatan 11 debitur awal. Belakangan, KPK mengonfirmasi bahwa jumlah debitur yang terindikasi terlibat bertambah menjadi 15 perusahaan, meski total kerugian negara dari penambahan tersebut masih dalam proses penghitungan.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam pusaran perkara ini:

Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), yang ditetapkan sebagai tersangka baru dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,7 triliun. Ia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dwi Wahyudi (DW), Direktur Pelaksana I LPEI.

Arif Setiawan (AS), Direktur Pelaksana IV LPEI.

Jimmy Masrin (JM), Komisaris Utama PT Petro Energy.

Neswin Nugroho (NN), Presiden Direktur PT Petro Energy.

Susy Mira Dewi (SMD), Direktur PT Petro Energy.

Selain mendalami peran PT Petro Energy, PT SMJL, dan PT MAS, tim penyidik KPK hingga kini masih terus mengusut dugaan keterlibatan belasan debitur lainnya dalam skema pembiayaan bermasalah di LPEI tersebut.