Arsip foto - Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric konferensi pers di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York (Antara)
Ntvnews.id, Istanbul - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan keprihatinannya atas laporan serangan udara militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. PBB juga mengecam keras serangkaian serangan yang menyasar warga sipil.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada Selasa, 29 September 2026.
"Sekretaris Jenderal mengutuk keras serangan-serangan ini dan menyerukan kepada semua pihak untuk segera mengakhiri kekerasan demi melindungi warga sipil serta mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," kata Dujarric kepada wartawan, sembari menuntut agar pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Dujarric mengatakan serangan yang terjadi pada 28 September 2026 di sekitar pasar di Kota Kalchau dilaporkan menewaskan 50 orang dan menyebabkan hampir 60 orang lainnya terluka. Sebagian korban yang selamat dilaporkan mengalami luka serius.
Menurutnya, kejadian tersebut kembali menunjukkan bahwa situasi di Myanmar belum memungkinkan pengungsi untuk kembali secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan, termasuk bagi komunitas Rohingya.
Guterres juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam konflik membuka akses bagi PBB dan mitra kemanusiaan agar bantuan penting dapat disalurkan ke wilayah yang membutuhkan secara "aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan".
Baca Juga: Di PBB, Kamboja Desak Penyelesaian Sengketa Thailand
Selain itu, Guterres menyampaikan kekhawatiran yang sejalan dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengenai laporan pemulangan sekitar 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia.
Ia mendesak Kuala Lumpur menghentikan proses tersebut serta tidak melanjutkan deportasi berikutnya.
Pada Selasa, 29 September 2026, Malaysia mulai memulangkan 1.476 warga negara Myanmar dengan menggunakan tiga kapal angkatan laut Myanmar.
Menurut kantor berita pemerintah Malaysia, Bernama, yang mengutip Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Makhzan Mahyuddin, rombongan tersebut terdiri atas 1.370 laki-laki, 79 perempuan, 20 anak laki-laki, dan tujuh anak perempuan dengan rentang usia 8 hingga 60 tahun.
Dujarric menegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional mewajibkan seluruh negara untuk tidak mengembalikan seseorang ke negara yang dapat membuat mereka menghadapi persekusi, penyiksaan, atau ancaman serius terhadap kehidupan dan kebebasan.
Myanmar telah berada dalam konflik bersenjata berkepanjangan selama bertahun-tahun. Situasi tersebut semakin memburuk setelah Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan yang terpilih pada Februari 2021.
Sejumlah kelompok oposisi etnis hingga kini masih melawan pemerintahan Min Aung Hlaing di berbagai wilayah Myanmar.
Baca Juga: Trump Ogah Temui PM Israel Netanyahu di Sela Sidang Umum PBB
Negara Bagian Rakhine sendiri sebagian besar dihuni oleh komunitas Rohingya, kelompok mayoritas Muslim yang selama ini menghadapi persekusi, baik dari junta Myanmar maupun kelompok oposisi lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan ribu warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar secara paksa akibat kondisi tersebut.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
