Dishub DKI Belum Putuskan Perubahan Aturan Ganjil Genap

Ntvnews.id, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta belum menetapkan perubahan terhadap kebijakan ganjil genap yang telah diterapkan di ibu kota selama satu dekade.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi dan kajian untuk menentukan apakah aturan tersebut perlu diubah.

"Belum ada perubahan, sih. Kita masih hanya melihat saja dan mengevaluasi saja, melihat yang 10 tahun ganjil genap ini, ya," kata Budi di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Budi, kebijakan ganjil genap dinilai cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. Meski demikian, dampaknya terhadap sektor perekonomian juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan sebelum keputusan mengenai aturan tersebut ditetapkan.

"Di satu sisi, perekonomian menjadi kondisi yang terdampak terkait itu, ada beberapa yang mati. Ini juga akan kita lihat kembali nantinya, dan juga mungkin tempat, rute-rute ganjil genapnya, ini kan perlu kaji ulang kembali nanti," papar Budi.

Dishub DKI sebelumnya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi penerapan ganjil genap. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah meminta masukan dari masyarakat setelah kebijakan itu berjalan selama 10 tahun.

Evaluasi yang dilakukan mencakup sejumlah aspek, mulai dari kondisi perekonomian, lingkungan, emisi, hingga karakteristik kendaraan yang melintas di ruas jalan yang menerapkan pembatasan tersebut.

"Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam," tutur Budi.

Masukan dari pelaku usaha juga menjadi bagian dalam proses evaluasi. Budi menyebut terdapat sejumlah pelaku usaha yang mengusulkan agar penerapan ganjil genap dapat dibuat lebih longgar.

Usulan pelonggaran itu turut menjadi perhatian karena terdapat pandangan dari kalangan pakar bahwa perubahan tersebut dapat berdampak terhadap kondisi lalu lintas dan berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan.

Karena itu, Dishub DKI Jakarta masih akan melakukan kajian secara lebih menyeluruh sebelum menentukan kebijakan selanjutnya mengenai aturan ganjil genap di ibu kota.

Perlu Ada Pembahasan Khusus Soal Ganjil-Genap

Jalanan di Jakarta dan demo (JKT INFO)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin untuk membahas terkait Car Free Day (CFD) hingga peraturan ganjil genap.

“Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian Car Free Day,” jelas Pramono saat dijumpai usai meninjau pengerukan Kali Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin.

Dia belum menjelaskan secara rinci perubahan apa yang akan dilakukan terhadap kebijakan ganjil-genap maupun CFD. Pembahasan diperlukan agar kebijakan yang diterapkan Pemprov DKI benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” kata Pramono.

Dia berharap apa pun yang nanti akan diputuskan terkait ganjil genap hingga Car Free Day, hal tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Jakarta.

“Karena itu menjadi tujuan utama kita semua,” jelas Pramono.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengusulkan agar CFD di Jakarta digelar dua kali dalam sepekan, yakni pada Sabtu dan Minggu.

Dishub DKI Jakarta pun telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) soal kebijakan ganjil genap (gage). Mereka meminta masukan masyarakat dan evaluasi setelah 10 tahun kebijakan itu dilakukan.

"FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih," kata Kadishub DKI Budi Awaludin.

(Sumber: Antara)

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI