Karangan bunga di depan kantor BGN (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah wilayah yang selama ini memiliki tantangan akses layanan gizi.
Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diaktifkan secara serentak mulai Jumat, 2 Oktober 2026. Aktivasi tersebut menyasar 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan aktivasi dilakukan dengan memprioritaskan dapur SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai siap untuk menjalankan tahapan operasional.
"Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dari total 480 SPPG yang diaktifkan, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.
Baca Juga: BGN Pelajari Program Makan Gratis Jepang untuk Perkuat MBG
Belasan provinsi yang menjadi sasaran aktivasi meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono dijadwalkan berada di Provinsi Maluku untuk memantau langsung proses aktivasi. Sementara itu, Wakil Kepala BGN, para deputi, serta pejabat eselon II akan ditempatkan di sejumlah provinsi lainnya.
Penempatan tersebut dilakukan untuk memastikan proses aktivasi SPPG berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Setelah proses aktivasi dilakukan, SPPG masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum mulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat.
Salah satunya adalah pelatihan bagi para penjamah makanan. Selain itu, jumlah penerima manfaat juga akan ditentukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing dapur SPPG.
"Setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya," ujarnya.
BGN juga memperkirakan dapur SPPG yang diaktifkan dapat mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat minggu setelah proses aktivasi.
Namun, target tersebut tetap bergantung pada kesiapan masing-masing dapur, termasuk penyelesaian pelatihan dan berbagai tahapan sebelum layanan MBG diberikan.
"Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2," ujarnya.
Perluasan layanan MBG akan terus dilakukan secara bertahap setelah aktivasi pada 2 Oktober. BGN akan memprioritaskan wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan MBG, termasuk daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
"Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus," pungkas Sudaryono.
MBG Hadir di Kawasan 3T
Kantor BGN (Maps)
Sebelumnya, program MBG terus didorong agar menjangkau masyarakat hingga wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Ada 10 SPPG kemudian memasuki tahap akhir persiapan dan ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah yang memiliki tantangan akses geografis.
Percepatan kesiapan fasilitas tersebut terlihat saat investor pembangunan SPPG, H. Dasril Ashari, bersama Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Tengah, Kombes Pol. Wahyu Kuncoro, dan rombongan melakukan peninjauan sejumlah fasilitas SPPG pada Rabu, 16 September 2026.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana sebelum dapur-dapur gizi tersebut mulai menjalankan pelayanan MBG di wilayah masing-masing.
Dasril Ashari, selaku investor sekaligus pemegang SK investor resmi pembangunan SPPG di daerah 3T, mengatakan pembangunan 10 dapur tersebut telah memasuki tahap akhir dan dalam waktu dekat siap digunakan.
“Khusus untuk 10 SPPG ini dalam waktu dekat akan siap dioperasikan dan melayani program MBG di daerah sekitar dapur tersebut. Terkait mekanisme pengelolaan, nantinya akan diserahkan kepada pihak yang ditunjuk,” ujar Dasril Ashari.
Pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan program MBG agar manfaat pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan masyarakat di kawasan perkotaan.
Kondisi geografis Nabire yang memiliki sejumlah wilayah dengan akses relatif terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan layanan pangan bergizi secara merata. Karena itu, keberadaan dapur SPPG yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai penting untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi.
Percepatan pembangunan tersebut melibatkan kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Polri, dan pihak swasta. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat tersedianya fasilitas pelayanan gizi di wilayah yang membutuhkan dukungan akses dan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
