Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Setelah dilantik, Arrmanatha menyebut belum ada informasi mengenai sosok yang akan menggantikannya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).
Arrmanatha sebelumnya menjabat sebagai Wamenlu sebelum dipercaya menggantikan Sugiono sebagai Menlu. Sugiono kini mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
"Sampai saat ini masih tetap dua Wamenlu. Belum ada informasi terkait dengan tambahan Wakil Menteri Luar Negeri," kata Arrmanatha.
Arrmanatha mengatakan dirinya akan meneruskan kebijakan politik luar negeri yang sebelumnya telah dijalankan Sugiono. Ia menyebut jabatan barunya sebagai amanah di tengah dinamika global yang menghadirkan tantangan besar.
"Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya, situasi global saat ini, dinamikanya tidak sederhana. Jadi tantangan yang kita hadapi sangat besar," kata Arrmanatha.
Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif serta mengutamakan kepentingan nasional. Sejumlah agenda yang telah dijalankan Sugiono juga akan dilanjutkan.
Baca Juga: Rangkap Jabatan Menko dan Menteri ESDM, Bahlil: Percepat Eksekusi
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir ditemui seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026. (Antara)
"Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan, apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono, yang sekarang menjadi, Pak Menko. Tentunya, kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional khususnya terkait dengan, pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya di Asta Cita," ujarnya.
Selain itu, Arrmanatha menyampaikan Indonesia akan terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan maupun tingkat global. Indonesia juga akan kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030.
Arrmanatha juga menjelaskan posisi pemerintah terkait rencana keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) untuk Gaza dan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurutnya, pemerintah masih memantau perkembangan terkait mekanisme kerja kedua inisiatif tersebut.
"Kita masih terus mengikuti perkembangan yang ada, karena mereka sendiri juga masih melakukan perapian, ya, eh, mekanisme kerjanya," ujarnya.
Menteri Luar Negeri RI yang baru dilantik, Arrmanatha Nasir, (NTVnews)