Pramono Anung (Pemprov DKI)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Oktober 2026.
Rakorda yang mengangkat tema “Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana: Tantangan atau Peluang” tersebut menjadi forum untuk memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Jakarta.
Pramono mengatakan, Rakorda Kebencanaan 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan kapasitas seluruh unsur dalam menghadapi risiko bencana.
"Rapat Koordinasi Daerah Kebencanaan Tahun 2026 merupakan ruang penting untuk memperkuat komitmen, kapasitas, dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Jakarta," katanya.
Menurut Pramono, status Jakarta sebagai kota global membuat sistem penanggulangan bencana harus mampu bekerja secara cepat dan tepat. Kecepatan dalam mengantisipasi potensi bencana dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.
"Sebagai kota global, tentunya persoalan kebencanaan ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitif bagi kota apa pun, sehingga ketepatan dan kecepatan mengantisipasi menjadi hal yang sangat penting," tuturnya.
Baca Juga: Pramono Siapkan Tambahan Modal Transjakarta untuk Layani Transportasi Kepulauan Seribu
Baca Juga: Hari Kesaktian Pancasila, Pramono Tegaskan Jakarta Rumah Besar Keberagaman
Ia juga menegaskan, penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada satu lembaga. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat keamanan, dunia usaha, relawan, komunitas, hingga masyarakat.
"Dalam penanggulangan bencana, sinergi seluruh unsur menjadi kunci utama, yaitu antara perangkat daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat," imbuhnya.
Salah satu risiko bencana yang menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta adalah kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat.
Pramono meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino.
"Sekarang ini kemungkinan untuk kebakaran potensinya tinggi sekali, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, sehingga saya meminta betul kepada seluruh jajaran untuk mengantisipasi dan menjaga hal ini," ungkapnya.
Untuk penanganan banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar, terutama dalam penataan sungai yang melintasi batas wilayah.
Pemprov DKI berfokus pada pembebasan lahan untuk penataan 13 sungai utama, sementara pembangunan turap dilaksanakan pemerintah pusat.
“Hal yang berkaitan dengan perbatasan antarwilayah sebenarnya menjadi tugas pemerintah pusat, sedangkan Pemprov DKI Jakarta fokus pada pembebasan lahan seperti yang dilakukan di Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama,” terangnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan warga terdampak perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan perangkat daerah sesuai kebutuhan.
“Di Jakarta, penanganannya dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial melalui Dinas Sosial, Dinas PPKUKM, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan karena penanganan pasca-kejadian adalah hal yang utama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan Rakorda juga membahas kesiapan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum.
"Melalui Rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, serta penanganan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum," ujar Marulitua.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
