Fadli Zon Dorong UNESCO Perkuat Peran sebagai Pilar Perdamaian Dunia

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menekankan pentingnya memperkuat peran Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam membangun perdamaian dunia.

Menurutnya, upaya menjaga stabilitas global perlu ditopang oleh kolaborasi internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta keterbukaan akses informasi.

Pandangan tersebut disampaikan Fadli saat menghadiri Sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, pada Kamis (8/10/2026) waktu setempat.

Ia menilai penguatan peran organisasi tersebut semakin dibutuhkan di tengah beragam persoalan dunia, termasuk konflik bersenjata, krisis pengungsi, kesenjangan sosial, perubahan iklim, dan pesatnya perkembangan teknologi.

"Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada kesepakatan politik. Perdamaian harus dibangun melalui pendidikan yang memperluas kesempatan, ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan umat manusia, kebudayaan yang memperkuat saling pengertian, serta akses terhadap informasi yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih tangguh," ujar Fadli dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan.

Baca Juga: UNESCO-UIA Resmi Menetapkan Beijing Sebagai Ibu Kota Arsitektur Dunia 2029

Dalam forum tersebut, Fadli juga menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap konflik yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sipil. Situasi konflik, menurut perhatian yang disorot Indonesia, turut mengancam keberlangsungan sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan, tempat ibadah, situs warisan budaya, serta keselamatan jurnalis dan tenaga pendidik.

Karena itu, Indonesia mendorong penyelesaian berbagai perselisihan melalui jalur damai dengan berpedoman pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNESCO juga diharapkan meningkatkan upaya pendokumentasian kerusakan akibat konflik, melindungi warisan budaya, menjaga keberlanjutan pendidikan, dan mendukung kebebasan berekspresi di wilayah terdampak.

Selain isu perdamaian, Fadli mengangkat persoalan repatriasi atau pengembalian benda budaya ke negara asal. Indonesia memandang pengembalian artefak dan koleksi bersejarah sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan budaya serta memperbaiki ketidakadilan yang berakar pada sejarah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah Koleksi Dubois di Belanda, yang terdiri atas lebih dari 30.000 fosil berkaitan dengan Homo erectus atau Manusia Jawa.

"Bagi Indonesia, repatriasi merupakan keharusan moral untuk memulihkan keutuhan warisan budaya, mengatasi ketidakadilan sejarah, dan membangun rasa saling menghormati," kata Fadli.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia turut menyoroti pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 dalam Konferensi Umum UNESCO. Pengakuan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan bahasa dan kebudayaan dari berbagai negara dalam forum internasional, sehingga kerja sama global dapat mencerminkan perspektif yang lebih beragam.

Untuk mendorong UNESCO menjalankan mandatnya secara lebih efektif, Indonesia mengajukan tiga prioritas utama. Ketiganya meliputi transformasi digital yang inklusif dan berorientasi pada manusia, penguatan multilateralisme di tengah meningkatnya perpecahan global, serta pembaruan organisasi melalui agenda UNESCO-80.

Baca juga: UNESCO Masukkan Kota Kuno Tyre ke Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya

Dalam aspek transformasi digital, Indonesia menekankan perlunya tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang etis dan transparan. Dukungan bagi negara berkembang juga perlu diperluas melalui akses terhadap keahlian, peningkatan kapasitas, dan bantuan penyusunan kebijakan agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara lebih merata.

Indonesia turut mencatat capaian sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan UNESCO AI Readiness Assessment Methodology. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menilai kesiapan dalam menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial.

Di sisi kelembagaan, Indonesia mendorong pemerataan keterwakilan geografis dalam Sekretariat UNESCO. Perhatian khusus diberikan kepada negara-negara Asia dan Pasifik yang dinilai masih belum terwakili secara proporsional.

Menutup penyampaiannya, Fadli menegaskan bahwa Indonesia siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh negara anggota untuk mendorong UNESCO menjadi organisasi yang lebih tangguh, inklusif, representatif, dan efektif. Penguatan tersebut diharapkan dapat memperbesar kontribusi UNESCO dalam membangun saling pengertian antarbangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

(Sumber: ANTARA)