Trump Kecewa Tak Raih Nobel Perdamaian, Klaim Berhasil Hentikan 8 Perang

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan kekecewaannya setelah gagal memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian 2026.

Ia menyindir keputusan pemberian penghargaan tersebut kepada sosok yang disebutnya sebagai orang liberal yang bekerja untuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Trump mengaku tidak mengenal penerima penghargaan itu, yakni Navi Pillay, hakim asal Afrika Selatan yang pernah memimpin komisi penyelidikan PBB. Komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan genosida di Jalur Gaza.

"Hari ini, mereka memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada orang yang saya, maupun orang lain, tak pernah dengar sebelumnya. Dia tokoh misterius," ujar Trump ketika berkampanye untuk Partai Republik di Syracuse, New York, menjelang pemilihan umum pada 3 November.

Meski menyampaikan kritik, Trump tetap memberikan ucapan selamat kepada penerima penghargaan tersebut.

"Tetapi, selamat buat dia, deh," kata Trump menambahkan.

Trump kembali mengemukakan klaim bahwa dirinya telah berperan dalam menghentikan delapan konflik bersenjata, termasuk perang antara India dan Pakistan.

Menurutnya, pencapaian tersebut semestinya cukup untuk membuat dirinya layak menerima penghargaan Nobel Perdamaian.

"Untuk satu dari delapan perang itu saja, harusnya pantas diganjar Hadiah Nobel. Saya hentikan delapan perang. Belum ada presiden yang bisa seperti ini sebelum saya," ujar Presiden AS itu.

Baca Juga: Yusril bakal Manfaatkan Pulau Kosong Jadi Tempat Rehabilitasi Narapidana Narkoba

Ia kemudian melayangkan kritik kepada Komite Nobel dan Norwegia, negara tempat penghargaan Nobel diberikan.

Trump menilai dirinya, sebagai pemimpin Amerika Serikat, seharusnya menjadi penerima Nobel Perdamaian tahun ini.

"Amerika Serikat, yang diwakili saya sebagai presidennya, seharusnya menerima Hadiah Nobel Perdamaian, tetapi saya tidak mendapatkannya. Ini adalah noda yang tak dapat terhapuskan bagi Norwegia," kata dia.

Trump juga menilai keputusan tersebut telah mencederai kredibilitas penghargaan bergengsi itu. Ia menyebut hadiah tersebut "terhinakan selamanya oleh oknum-oknum radikal yang anti-demokrasi dan merupakan musuh peradaban".

"Kami tak akan melupakan Norwegia," kata Trump, sembari menambahkan bahwa kegagalan dirinya mendapat Hadiah Nobel "menjadi contoh lain dari bagaimana Norwegia dan negara-negara lain merongrong negara kita".

Tidak berhenti di situ, Trump kembali menyerang Navi Pillay melalui platform Truth Social. Ia menyebut perempuan tersebut sebagai sosok yang tidak dikenal banyak orang dan menuduhnya memiliki kebencian terhadap Israel.

"Saya tak tahu apa-apa soal perempuan itu, dan orang lain pun tak tahu dia! Faktanya, sepanjang yang saya tahu, tak ada yang tahu dirinya selain fakta bahwa dia, jelas-jelas, membenci Israel," kata Trump.

Ia kembali menyampaikan kecaman terhadap pihak-pihak yang menentukan penerima penghargaan tersebut.

"Hadiah Nobel 'Perdamaian' akan selamanya terdiskreditkan oleh segelintir Ideolog Radikal yang Anti-demokrasi dan merupakan Musuh Peradaban!" ujarnya lagi.

Trump diketahui berulang kali menyatakan bahwa dirinya merupakan sosok yang paling pantas menerima Nobel Perdamaian. Ia juga terus mengutarakan kekecewaan karena belum memperoleh penghargaan tersebut.

Sementara itu, Navi Pillay memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum internasional dan hak asasi manusia.

Ia pernah menjabat sebagai presiden Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, hakim ketua Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Pada 2021 hingga 2025, Pillay memimpin komisi penyelidikan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. Komisi tersebut menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, sebuah temuan yang mendapat bantahan keras dari pemerintah Israel.

Komite Nobel menjelaskan bahwa Pillay memainkan peran penting dalam upaya membawa pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ke hadapan hukum.

Ia juga dinilai berjasa dalam memperluas penerapan hukum internasional.