Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan memastikan aktivitas pelayanan di kantornya tetap berjalan secara normal setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Aktivitas kantor tentu sedikit berpengaruh, tetapi pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana tugas tanggung jawab kami dalam mengelola penanganan bencana di Indonesia," ujar Berton saat ditemui di kantor Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Berton juga memastikan para petugas di lapangan tidak akan mengendurkan kinerjanya dalam melayani warga di sejumlah wilayah bencana, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera.
Kendati demikian, terkait kasus hukum yang mendasari OTT tersebut, Berton mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh. Ia menegaskan pihaknya menghormati proses dan kewenangan hukum yang berjalan.
"BNPB tentu menghormati kewenangan aparatur penegak hukum untuk menangani perkara ini sehingga nanti kita harapkan ada pernyataan resmi dari KPK," tuturnya.
Selain itu, ia menyatakan belum mengetahui secara rinci identitas 14 orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
"Seperti yang kami sampaikan tadi, kami sampai saat ini belum mendapatkan nama-nama siapa yang menjadi OTT tersebut," jelas Berton.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah menangkap 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB, yang salah satunya melibatkan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian.
"Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (13/10).
Budi merincikan, 13 orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB serta sejumlah pihak swasta. Seluruh pihak yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pada Selasa malam, tim penyidik diagendakan untuk melakukan gelar perkara guna menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut.
"Malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," ucap Budi.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah membenarkan bahwa operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB tersebut merupakan OTT ke-22 yang dilakukan sepanjang tahun 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
