Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara lain untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata menyebut rencana penerimaan bantuan tersebut kini tengah dibahas pada tingkat teknis.
Tata menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026 Ia menjelaskan bahwa proses pembahasan bantuan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang menangani aspek teknis penanggulangan bencana.
"Bapak Presiden (Prabowo) juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB," kata dia.
Tata menjelaskan, negara-negara anggota ASEAN memiliki mekanisme koordinasi untuk menangani kabut asap lintas batas melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THP).
Mekanisme tersebut mengatur sejumlah kriteria dan kewajiban yang harus dipenuhi negara anggota ASEAN ketika terjadi pencemaran udara akibat kabut asap yang melintasi batas negara.
Menurut Tata, Indonesia telah menjalankan kewajiban pelaporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mekanisme regional tersebut.
"Dan ini, Indonesia telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban pelaporan secara reguler, ya," ujar Tata.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga telah membagikan informasi mengenai perkembangan kebakaran, kondisi terkini, serta berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan kepada pihak terkait di kawasan ASEAN.
"Jadi kita sudah men-share [membagikan] semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya. Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan, ya, bahwa ada kemajuan, ya. " jelasnya.
Baca Juga: Menlu Arrmanatha Nasir Tegaskan Diplomasi Indonesia Harus Berdampak bagi Rakyat
Tata menyebut Sekretariat ASEAN, yang menjalankan fungsi kantor sementara ACC THP, telah menetapkan status siaga 3 terkait kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara sejak Agustus lalu.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla yang dirasakan negara-negara tetangga akibat penyebaran asap dari wilayah Indonesia.
Indonesia Kerahkan Ribuan Personel dan Pesawat
Di tengah upaya memperoleh dukungan internasional, Tata menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah intensif untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.
Ia menyebut upaya penanganan dilakukan melalui pengerahan ribuan personel untuk memadamkan api di sejumlah titik kebakaran. Pemerintah juga mengoperasikan helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman melalui metode pengeboman air atau water bombing.
Selain itu, operasi modifikasi cuaca turut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kekeringan.
Meski berbagai langkah telah dijalankan, Tata mengakui bahwa penanganan karhutla masih menghadapi kendala besar, terutama akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung.
"Namun, kembali lagi bahwa ini tantangannya sangat besar terutama dari aspek cuaca," ungkap Tata.
Kabut Asap Meluas ke Negara Tetangga
Kebakaran hutan dan lahan telah melanda sejumlah wilayah Indonesia sejak bulan sebelumnya. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga meluas hingga negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, berbagai unsur pemerintah dilibatkan dalam penanganan karhutla. Petugas pemadam kebakaran, BNPB, TNI, dan Polri bekerja sama melakukan pemadaman serta mengendalikan titik-titik api.
Persetujuan Prabowo terhadap tawaran bantuan negara lain menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran yang masih berlangsung. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penyelesaian pembahasan teknis oleh pihak terkait.
Pemerintah Indonesia juga terus berkoordinasi melalui mekanisme ASEAN untuk menyampaikan perkembangan situasi dan langkah penanganan yang telah dilakukan, mengingat dampak kabut asap telah melintasi batas wilayah nasional.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 10 Oktober 2026. (Antara)