Kabakom Tegaskan Pemerintah Berpihak Kepada Buruh: Upah Naik Hingga 6,5 Persen, Bagi Hasil Ojol 92 Persen

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Okt 2026, 12:20
thumbnail-author
Amanda Putri Utomo
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
kabakom tegas pemerintah berpihak kepada buruh kabakom tegas pemerintah berpihak kepada buruh

Ntvnews.id, Jakarta, 21 Oktober 2026 - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan pemerintah sangat berpihak kepada buruh. Hal ini tecermin dari peningkatan upah buruh yang signifikan selama pemerintahan Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, di era pemerintahan Prabowo Subianto, pengemudi ojek online (ojol) mendapatkan penghasilan 92 persen dari ongkos yang dibayar konsumen

“Presiden kita itu sudah pastilah cinta buruh. Bagaimana membuktikannya? Upah, rata-rata 6,5 persen naiknya. Di era lalu rata-rata 1 persen,” ujar Syahganda saat menerima audiensi perwakilan buruh di Kantor Bakom, di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga: Kabakom: Pemerintah Terus Evaluasi MBG, Perbaikan Kualitas dan Pengawasan Diperkuat

Namun, ia mengakui terkait upah ini memang masih terkendala di daerah. Ketika upah buruh naik, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu kan memang ada persoalan-persoalan yang memang kita harus tetap kawal. Karena reformasi struktural itu nggak bisa cuma di atas. Itu harus kita kawal. Kalau kita bagian dari gerakan revolusi, makanya saya selalu bilang Bapak Prabowo adalah pemimpin besar revolusi,” jelasnya.

Selain itu, keberpihakan Presiden Prabowo terhadap buruh juga ditandai dengan potongan aplikasi bagi pengemudi ojol yang ditetapkan sebesar 8 persen. Artinya, para pengemudi mendapatkan penghasilan lebih besar atau 92 persen dari ongkos yang dibayar konsumen.

Baca Juga: Capaian 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Kabakom: Ekonomi Tumbuh hingga Gaji Buruh Naik

Sebelumnya, biaya layanan maksimal 20 persen dari tarif perjalanan. Sehingga, pengemudi odol hanya membawa pulang sekitar 80 persen dari total tarif.

Menurut Syahganda, hal ini baru terjadi di pemerintahan Prabowo. Ia menyebutkan potongan aplikasi di negara tetangga saja mencapai 40 persen.

“Bapak Presiden ingin membuat keadilan antara dia sebagai stakeholder, bisa dapat lebih sejahtera, makanya potongannya 8 persen. Itu kan artinya Bapak Presiden butuh buruh, dia pro kepada buruh, kepada ojol ini,” kata Syahganda.

x|close