Ntvnews.id, Jakarta - Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai situasi politik di Indonesia saat ini. Maruarar menyoroti isu ketulusan dari partai-partai politik selain Golkar, yang menurutnya, di era Orde Baru dikenal sebagai partai yang gagah berani.

Namun, dia mengungkapkan keprihatinannya bahwa dengan sedikit tekanan, partai-partai tersebut bisa melemah. Pandangan ini diungkap Maruarar saat menjadi narasumber di program DonCast di kanal YouTube Nusantara TV yang dilansir Jumat, 23 Agustus 2024. 

"Jadi, saya kira yang harus diperhatikan di sini, apakah memang ketulusan semua orang-orang selain daripada Golkar itu misalnya partai yang di pandangan kita sejak Orde Baru gagah berani betul kan, tapi dengan sekali peras begitu bisa menciut semua," kata Maruarar Siahaan.

Hakim Konstitusi 2003-2008, Maruarar Siahaan saat tampil sebagai bintang tamu dalam Program DonCast di Nusantara TV yang dipandu jurnalis senior Don Bosco Selamun dan Tascha Liudmila, Kamis, 22 Agustus 2024.

Maruarar juga menyatakan kekhawatirannya terhadap situasi politik di mana tidak ada oposisi atau komentar yang signifikan terkait pengambilalihan yang terjadi. Dia mencurigai bahwa partai-partai politik telah tersandera oleh berbagai persoalan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pandangan rakyat terhadap mereka.

“Tak ada suatu oposisi atau komentar tentang pengambilalihan itu. Saya khawatir sebenarnya ini di kalangan partai politik kurang lebih begitu lah plus minus persoalan. Semua sudah tersandera. Oleh karena itu, rakyat nanti bisa mengambil kesimpulan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Maruarar mengapresiasi langkah Senat Guru Besar Universitas Indonesia yang telah mengeluarkan pernyataan yang menurutnya akan terus berkembang. Dia berharap langkah ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama kelas menengah, yang diharapkan akan mengubah pandangan mereka terhadap situasi politik saat ini.

Dalam konteks Pilgub DKI Jakarta 2024, Maruarar menyoroti sikap PDIP yang tetap mendaftarkan calon gubernurnya ke KPU sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang baru saja disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR.