Pernyataan Lengkap AHY soal Demokrat Tak Ajukan Nama wapres

Ntvnews.id, Jakarta - Partai Demokrat secara resmi menyatakan tidak mengajukan nama calon untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada ketentuan konstitusi serta hasil konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat. AHY menjelaskan bahwa langkah partainya didasarkan pada landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Pada kesempatan yang baik ini, diizinkan saya menyampaikan dua hal. Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujar AHY di kantor Demokrat, 13 November 2026.

Baca Juga: AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran ke Prabowo

Ia merujuk pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Menurut aturan tersebut, MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tambahnya.

AHY juga mengungkapkan bahwa sikap politik ini telah melalui proses konsultasi internal yang matang. Keputusan tersebut dikonsultasikan langsung pada pagi hari sebelum pengumuman melalui sambungan video dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Selain menyampaikan sikap terkait posisi Wakil Presiden, AHY turut berpesan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga suasana yang tenang serta memberikan ruang penuh bagi berjalannya proses konstitusional.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik yang tengah berlangsung agar roda pemerintahan dan program pembangunan tidak terganggu.

"Kedua, kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan," kata AHY.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," lanjutnya.

Menutup keterangannya, AHY kembali menegaskan pesan utama partainya agar publik tidak berspekulasi secara berlebihan yang dapat mendahului koridor konstitusi. Ia memastikan bahwa Partai Demokrat menyerahkan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama. Dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," pungkas AHY.