RUU Perampasan Aset Dibahas DPR, Ini 5 Poin Krusial yang Masih Jadi Sorotan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 10:50
thumbnail-author
Erika Az Zahra Nurcahyani
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026 Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026 (Antara)

Ntvnews.id

, Jakarta - Komisi III DPR RI bersama pemerintah terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Regulasi ini ditargetkan rampung pada Desember 2026, tetapi sejumlah substansi penting masih menjadi perhatian dalam pembahasannya.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada upaya negara mengambil aset hasil tindak pidana, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Berikut lima poin krusial dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Baca juga: DPR Yakin RUU Perampasan Aset Beres 15 Desember 2026

1. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu isu utama adalah mekanisme non-conviction based (NCB) asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya.

Mekanisme ini dinilai dapat membantu negara memulihkan aset dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses secara pidana.

Namun, penerapannya membutuhkan standar pembuktian yang jelas, kontrol pengadilan, serta kesempatan bagi pemilik aset untuk mengajukan keberatan.

2. Mekanisme Pembuktian Terbalik

Pembahasan juga menyoroti mekanisme pembuktian terbalik, terutama terkait kewajiban pemilik atau pihak yang menguasai aset untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya.

Pengaturan ini perlu memastikan negara memiliki bukti awal yang cukup sebelum kewajiban tersebut diberlakukan. Tujuannya agar perampasan aset tidak dilakukan hanya berdasarkan dugaan.

3. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

RUU ini turut membahas perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset, seperti pasangan, anggota keluarga, atau pihak lain yang tidak terlibat tindak pidana.

Mekanisme keberatan dan pembuktian perlu dirumuskan agar aset milik pihak yang tidak bersalah tidak ikut dirampas.

4. Transparansi Pengelolaan dan Penjualan Aset

Pengelolaan aset hasil perampasan juga menjadi perhatian. Salah satu isu yang dibahas adalah pencegahan praktik under valuation atau penilaian aset di bawah nilai sebenarnya.

Dalam pembahasan pada 11 November 2026, pimpinan rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyampaikan bahwa penjualan aset rampasan perlu dilakukan secara terbuka.

“Itu kan tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat,” kata Soedeson, dikutip dari laman DPR.

5. Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Aparat

Poin lainnya adalah memastikan kewenangan perampasan aset tidak menjadi alat pemerasan maupun sarana kepentingan politik.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyebut salah satu perdebatan utama dalam RUU ini adalah menyeimbangkan kepentingan pemulihan aset dengan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

“Perdebatannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan asset recovery untuk mendukung penerimaan negara dengan membatasi potensi abuse of power oleh aparat penegak hukum,” ujar Habiburokhman.

Baca juga: RUU Tata Cara Pembentukan UU Resmi Usul Inisiatif DPR

Pembahasan Masuk Tahap Perumusan dan Sinkronisasi

Berdasarkan perkembangan pembahasan pada November 2026, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati sejumlah materi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Salah satunya perubahan judul menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Pembahasan juga telah memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk mencermati serta merapikan rumusan pasal.

Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026. Meski demikian, pembahasan substansi tetap perlu memastikan mekanisme pemulihan aset berjalan efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.