Ntvnews.id, Jakarta - Tersangka dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), FEF alias FA, mengaku telah memberikan dana hingga Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Atas dasar itu, FEF menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menangkap dan menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 17 November 2026, malam.
Sebelumnya, FEF juga mengaku pernah dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh AS, yang turut menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: KPK Periksa 11 Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN, Termasuk Delapan Kepala Kantah
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata FEF setelah menjalani pemeriksaan pada Selasa, 10 November 2026.
Kasus dugaan korupsi tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka tersebut meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.
Baca Juga: Bongkar Kasus Dugaan Muktamar NU, KPK Sita Uang Rp250 Juta dari PCNU Nias
Selain itu, KPK menetapkan mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF sebagai tersangka.
Dalam pengembangan penyidikan, pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN. Lokasi yang diperiksa antara lain ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A. Penyidik juga memeriksa ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlanjut pada 18 September 2026 dengan menyasar kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Selanjutnya, pada 21 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon yang berada di Kabupaten Bogor.
Dua hari kemudian, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Terakhir, pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
(Sumber: Antara)
ARSIP - Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026 (Antara)