Polri Siapkan Blue Policing untuk Jaga Laut RI

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Nov 2026, 10:13
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Polri Siapkan Blue Policing untuk Jaga Laut RI Polri Siapkan Blue Policing untuk Jaga Laut RI (Humas Polri)

Ntvnews.id, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan program Blue Policing yang dijadwalkan diluncurkan pada 26 November 2026. 

Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ini bertujuan memperkuat keamanan maritim, menjaga kelestarian ekosistem laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Program Blue Policing menjadi pendekatan baru Polri dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya mengutamakan patroli dan penegakan hukum, program ini juga menitikberatkan pada pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Ketua Program Blue Policing sekaligus Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan Kapolri untuk memperluas peran kepolisian dalam menjaga keamanan laut dan melindungi sumber daya kelautan.

“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Pitoyo, konsep Blue Policing sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi salah satu arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penerima layanan kepolisian, tetapi juga ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah perairan.

Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ini. Mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi hutan mangrove, hingga berbagai gangguan keamanan dan keselamatan yang mengancam aktivitas masyarakat pesisir.

Dalam implementasinya, Blue Policing dibangun berdasarkan enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact.

Keenam pilar tersebut mencakup upaya pencegahan gangguan keamanan, penguatan kemitraan dengan masyarakat, pemetaan wilayah rawan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan laut, hingga pengukuran dampak nyata dari kegiatan kepolisian.

Pelaksanaan program akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemetaan kawasan rawan, dialog dengan masyarakat pesisir, patroli dan pengawasan perairan, serta aksi pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai elemen.

Pitoyo menegaskan, perlindungan wilayah laut Indonesia membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, Polri akan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, hingga masyarakat setempat.

“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Korpolairud Baharkam Polri telah menyiapkan sejumlah wilayah percontohan. Setiap daerah akan memiliki fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan lingkungan maupun keamanan perairannya.

Kepulauan Riau dipilih sebagai wilayah penguatan kemitraan dengan masyarakat pesisir. Sementara itu, Sulawesi Tenggara akan difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara diarahkan untuk pelestarian hutan mangrove, dan Bali menjadi wilayah penguatan keamanan serta keberlanjutan wisata bahari.

Selain menyiapkan wilayah percontohan, Korpolairud Baharkam Polri juga menyusun tahapan implementasi selama 100 hari untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tahapan tersebut mencakup pemetaan berbagai persoalan di wilayah perairan, penguatan kemitraan dengan masyarakat, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi terhadap hasil program.

Pitoyo menekankan bahwa keberhasilan Blue Policing tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya patroli maupun aktivitas kepolisian. Lebih dari itu, keberhasilan program harus terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terjaganya kondisi ekosistem laut, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.

“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.