Ntvnews.id, Jakarta - Polri terus memperkuat upaya mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).
Kali ini, program tersebut menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, mulai dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, hingga kalangan usia muda yang belum mendapatkan pekerjaan.
Melalui POLIRAN, Polri menggandeng dunia usaha, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga pelatihan kerja untuk membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Program ini juga mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri. Pelaksanaannya melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, pemerintah daerah, serta pelaku dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menegaskan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk menggantikan tugas instansi ketenagakerjaan. Sebaliknya, Polri berupaya memperkuat sinergi agar masyarakat lebih mudah memperoleh pekerjaan.
"Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat," kata Rudy, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Rudy, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja dan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Terlebih, angka pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di kisaran 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Atas dasar tersebut, POLIRAN tidak hanya mengandalkan kegiatan bursa kerja atau job fair. Polri juga memperluas jangkauan program hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat terdata dan memperoleh pendampingan secara langsung.
Dalam pelaksanaan POLIRAN, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka bertugas mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi keterampilan dan keahlian yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan di wilayah masing-masing.
Bagi masyarakat yang belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri, Polri akan membantu menghubungkan mereka dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Dengan demikian, pencari kerja tidak hanya memperoleh informasi lowongan, tetapi juga kesempatan meningkatkan kompetensi agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Polri turut memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
"Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran," ujarnya.
Selain menyasar pengangguran usia muda, POLIRAN memberikan perhatian khusus kepada korban PHK yang kehilangan mata pencaharian. Penyandang disabilitas juga menjadi kelompok prioritas mengingat masih adanya tantangan dalam memperoleh akses dan kesempatan kerja yang setara.
Dalam penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya fasilitas dan akses khusus bagi penyandang disabilitas. Perusahaan juga diajak untuk menerapkan pola rekrutmen yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kemampuan serta kompetensi calon pekerja.
Di samping itu, pelaksanaan POLIRAN disesuaikan dengan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah. Strategi tersebut dilakukan agar peluang kerja yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri dan sektor unggulan setempat.
Di Jawa Barat, POLIRAN diarahkan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Sementara di Jawa Tengah, program pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan upaya mencegah kerawanan sosial.
Adapun di Jawa Timur, pengembangan POLIRAN dilakukan melalui sektor ketahanan pangan. Di Bali, program difokuskan pada peluang kerja di bidang pariwisata. Sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau, sasaran utamanya adalah sektor maritim dan kawasan industri.
"Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja," jelas Rudy.
Untuk menjaga transparansi dan memastikan program berjalan sesuai tujuan, Polri juga melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan POLIRAN.
Pengawasan tersebut ditujukan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar (pungli), hingga penyalahgunaan informasi lowongan pekerjaan. Rudy mengingatkan agar masyarakat yang sedang mencari pekerjaan tidak menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan mereka.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta job fair ataupun banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan program adalah jumlah masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan serta keberlanjutan mereka dalam dunia kerja.
Untuk mengukur pencapaian tersebut, data pencari kerja, proses penempatan, hingga perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
"Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN," tegasnya.
Kapolri (Humas Polri)